REPUBLIKA.CO.ID, PALU, – Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) menyatakan bahwa daerah penghasil sawit memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional. Hal ini disampaikan oleh Ketua Harian AKPSI, Delis J Hehi, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Palu, Selasa.
Menurut Delis, hilirisasi sawit dan program biodiesel tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani sawit serta memperkuat perekonomian daerah. Oleh karena itu, keadilan fiskal, stabilitas harga sawit rakyat, dan keterlibatan aktif daerah harus menjadi prioritas bersama.
Pada pertemuan dengan Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta, Selasa (2/6), AKPSI membahas sinkronisasi kebijakan hilirisasi sawit nasional, percepatan implementasi mandatori biodiesel menuju B50, serta penguatan hak fiskal daerah melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) sawit.
"AKPSI mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi energi menuju implementasi B50 dan pencapaian target Net Zero Emission 2050," ujar Delis, yang juga menjabat sebagai Bupati Morowali Utara.
Sinergi Lintas Sektor
Delis menekankan pentingnya sinergitas lintas sektor agar kebijakan energi berbasis sawit tidak hanya berorientasi pada target nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah penghasil. Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam percepatan perencanaan energi nasional dan dilibatkan dalam pengawasan harga sawit rakyat, penguatan infrastruktur, serta kepastian regulasi investasi.
AKPSI juga menyampaikan usulan terkait optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan lahan sawit agrinas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyelesaian ketidakpastian hukum terkait Hak Guna Usaha (HGU), dan penguatan kerja sama transisi energi dengan rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama DEN.
Dalam pertemuan tersebut, AKPSI dan DEN mencapai empat poin kesepakatan, termasuk komitmen DEN untuk menjembatani koordinasi antara AKPSI dan Kementerian Pertanian guna memperkuat pengawasan harga sawit rakyat dan optimalisasi produktivitas perkebunan.
DEN juga menyatakan kesiapan memfasilitasi koordinasi antara AKPSI dan Kementerian Keuangan terkait evaluasi formula DBH sawit agar lebih transparan dan berkeadilan bagi daerah penghasil.
Sementara itu, Anggota DEN Satya Widya Yudha menyambut baik langkah proaktif AKPSI dalam mendukung percepatan transisi energi nasional. Ia menegaskan bahwa keterlibatan aktif daerah penghasil sawit sangat menentukan keberhasilan agenda kemandirian energi yang berkelanjutan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara

23 hours ago
7













































