9 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menegaskan likuiditas perbankan dalam kondisi terjaga untuk mendukung target intermediasi. Hal itu disampaikan setelah Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan indikator data yang digunakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengenai likuiditas perbankan keliru.
Diketahui, Purbaya menyampaikan pernyataan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Mulanya, ia menjelaskan kebijakan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke perbankan yang dilakukan sejak September 2025, antara lain bertujuan mendorong likuiditas sehingga berdampak pada perekonomian, yang tercermin dari perkembangan uang primer (M0).
Namun, menurut pengakuannya, data yang digunakan untuk mengukur likuiditas di pasar keuangan tidak akurat. Data tersebut berasal dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan yang tergabung dalam KSSK, yang saat ini diketuai oleh Purbaya.
"Tanya ke LPS, BI, (Kementerian) Keuangan, semua bilang (likuiditas) ample, tetapi data mereka salah semua. Jadi, ada kesalahan data atau indikator yang kami pakai oleh KSSK selama ini. Saya sudah minta tim KSSK memperbaiki itu, tetapi rupanya belum dapat," ungkap Purbaya.
Pandangan Purbaya tersebut bersumber dari keterangan perbankan. Karena itu, muncul kontradiksi antara data yang dilaporkan dengan kondisi sesungguhnya di lapangan.
Ia menyebut, selama ini indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi likuiditas adalah data M0 atau base money. Data tersebut secara rutin dirilis BI setiap bulan. Purbaya menyampaikan pertumbuhan M0 telah meningkat setelah penempatan dana pemerintah di perbankan.
"Walaupun di indikator Bank Sentral ample, kenyataannya enggak ada. Karena waktu bank-bank komplain itu, saya tanya ke mereka bagaimana, uangnya memang enggak ada, katanya. Lho, indikatornya kan bagus semua. Berarti indikator yang kita pakai selama ini nggak akurat," bebernya.
Menanggapi hal itu, BI membantah anggapan bahwa kondisi likuiditas perbankan tidak memadai. Menurut BI, likuiditas perbankan tetap terjaga untuk mendukung target intermediasi. Hal itu tercermin dari Indonesia Overnight Index Average (INDONIA), yang merupakan acuan suku bunga antarbank, yang sempat mencapai 6,62 persen pada 18 Juni 2026, kemudian turun menjadi 6,17 persen pada 16 Juli 2026.
"Penurunan INDONIA mencerminkan berkurangnya tekanan permintaan likuiditas di pasar uang antarbank sehingga kebutuhan pendanaan jangka pendek dapat dipenuhi dengan biaya yang lebih rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan likuiditas pasar uang yang tetap memadai," kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).
Destry menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi strategi ekspansi likuiditas oleh BI melalui berbagai instrumen moneter, seperti repo, swap, dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Tercatat per 16 Juli 2026, ekspansi likuiditas BI melalui operasi moneter mencapai Rp 837,11 triliun.
"Strategi ekspansi tersebut juga mendukung pertumbuhan uang primer (M0) yang terjaga double digit, yaitu 12,8 persen (yoy) pada akhir Juni 2026," jelasnya.
Destry menekankan BI terus melakukan komunikasi intensif dengan perbankan agar hambatan distribusi likuiditas antarbank dapat diatasi dengan risiko yang terkelola secara baik. Selain itu, upaya pengembangan pasar uang juga terus dilakukan melalui kolaborasi dengan asosiasi pasar, perbankan, dan otoritas lainnya agar tercipta pasar uang yang dalam, likuid, dan efisien. Surveilans dan pengawasan juga dipastikan terus diperkuat untuk menegakkan ketentuan serta memastikan perilaku pasar tetap berada dalam koridor yang wajar.
"Ke depan, Bank Indonesia akan terus memonitor dan memastikan kecukupan likuiditas untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Strategi ini juga terus diperkuat agar distribusi likuiditas antarbank terjaga dengan baik sehingga dapat mendukung proses pembentukan suku bunga secara efisien dan memperkuat efektivitas kebijakan moneter," katanya.
