3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan desain baru tata kelola pertambangan mineral dan batubara kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5/2026) lalu. Pemerintah menyiapkan formulasi baru untuk memperkuat porsi pendapatan negara sekaligus menata ulang izin tambang.
Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) serta langkah penguatan ketahanan energi nasional. Penataan tambang diarahkan agar lebih selaras dengan amanat konstitusi dan memberi kontribusi fiskal yang lebih optimal.
“Saya dipanggil oleh Bapak Presiden untuk membahas beberapa perkembangan, termasuk harga crude terhadap ICP. Kemudian juga penataan tambang ke depan yang kepemilikannya harus didominasi negara. Ini terkait implementasi Pasal 33,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, dikutip Rabu (6/5/2026).
Penataan pertambangan akan menyasar izin lama maupun izin baru. Pemerintah menyiapkan pendekatan baru agar pembagian hasil lebih optimal bagi negara, dengan tetap membuka ruang kerja sama bersama pelaku usaha.
Skema yang disiapkan mengacu pada pola yang telah diterapkan di sektor minyak dan gas bumi. Pemerintah menilai mekanisme seperti cost recovery dan gross split dapat diadaptasi ke sektor mineral dan batubara dengan sejumlah penyesuaian.
“Khusus pertambangan, baik yang lama maupun baru, kita akan mengoptimalkan pendapatan negara. Kita menggunakan contoh skema pengelolaan migas, seperti cost recovery dan gross split,” ujar Bahlil.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah tetap mempertahankan skema konsesi, namun dengan penekanan pada keseimbangan baru dalam pembagian manfaat. Negara diarahkan memperoleh porsi lebih besar dibandingkan pola sebelumnya.
“Tetap konsesi, tetapi kita akan optimalkan agar pendapatan negara lebih besar dan lebih seimbang,” kata Bahlil.
Pemerintah kaji CNG
Di luar sektor tambang, pemerintah juga mengkaji substitusi energi untuk menekan impor. Pemanfaatan liquefied petroleum gas (LPG) mulai diarahkan beralih ke compressed natural gas (CNG) berbasis sumber daya domestik.
Harga CNG diperkirakan lebih murah sekitar 30 persen dibanding LPG. Keunggulan tersebut ditopang oleh ketersediaan gas di dalam negeri serta biaya distribusi yang lebih efisien.
“Karena gasnya tersedia di dalam negeri dan industrinya juga ada di dalam negeri, kita tidak perlu impor. Biaya transportasi juga bisa ditekan,” ujar Bahlil.
Program konversi ini diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga Rp 130 triliun serta mengurangi beban subsidi energi. Uji coba penggunaan tabung CNG tengah berlangsung, mengingat tekanan gas mencapai 250 bar dan memerlukan penyesuaian dari tabung LPG 3 kilogram.
Hasil uji coba ditargetkan keluar dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Pemerintah menyiapkan langkah lanjutan agar implementasi berjalan aman dan efisien.
