2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum Forum Bisnis Negara Islam Asia Pacific (B57+ Asia Pacific Chapter) Arsjad Rasjid mengatakan Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemain utama dalam industri halal global. Namun, potensi tersebut harus didukung penguatan ekosistem dan tata kelola yang terintegrasi.
"Indonesia tidak boleh terus berada pada posisi sebagai konsumen. Kita memiliki sumber daya, populasi, dan pasar yang besar," kata Arsjad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Arsjad mengungkapkan nilai ekonomi halal global pada 2024 mencapai 2,6 triliun dolar AS, atau sekitar 12 kali lipat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada tahun yang sama yang mencapai 211,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 3.350,3 triliun.
Menurut dia, nilai pasar ekonomi halal diproyeksikan meningkat menjadi 3,56 triliun dolar AS pada 2029 sehingga Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil sebagai salah satu pemain utama di industri halal dunia.
Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2025/2026, Indonesia masih mencatatkan kinerja yang baik di sejumlah sektor. Indonesia menempati peringkat pertama pada sektor modest fashion, peringkat ketiga pada sektor media dan rekreasi, serta naik dari peringkat kelima menjadi peringkat keempat pada sektor farmasi dan kosmetik.
Namun, menurut Arsjad, capaian tersebut belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur maupun penguatan ekosistem industri halal secara menyeluruh.
Mengacu pada kerangka Capital, Governance, dan Inclusivity (CGI), ia menilai tata kelola ekonomi syariah Indonesia masih berada di peringkat ke-16 dunia. Karena itu, diperlukan pembenahan dari sisi regulasi, koordinasi kelembagaan, dan implementasi kebijakan.
"Yang dibutuhkan sekarang adalah membangun ekosistem yang mampu menjadikan Indonesia sebagai pemimpin ekonomi halal global," ujarnya.
Arsjad menegaskan pertumbuhan ekonomi halal harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui ekosistem yang lebih inklusif dan saling terhubung.
Menurut dia, setiap sektor dalam ekonomi halal memiliki dimensi sosial yang kuat. Namun, kolaborasi antara industri, keuangan syariah, perdagangan, hingga sertifikasi halal dinilai belum berjalan optimal sehingga memperlambat pengembangan industri halal nasional.
Sebagai strategi jangka panjang, Arsjad mendorong percepatan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal sebagai pusat produksi dan investasi industri halal Indonesia.
Ia juga mengapresiasi keberhasilan Indonesia menjalin 92 Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan 24 negara, yang dinilai membuka peluang lebih besar bagi produk halal nasional menembus pasar internasional.
Selain itu, Arsjad mengusulkan pengembangan paspor halal berbasis blockchain untuk menghadirkan sistem ketertelusuran produk halal yang transparan dari hulu hingga hilir.
Ia juga menyinggung inisiatif Global Halal Mart yang tengah dikembangkan Arab Saudi sebagai contoh penguatan perdagangan halal lintas negara.
"Ekonomi halal bukan hanya milik umat Islam. Ini adalah ekosistem ekonomi yang terbuka bagi semua pihak. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, termasuk saudara-saudara kita yang non-Muslim, perlu bergotong royong membangun industri halal Indonesia," katanya.
sumber : Antara
