4 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Skema pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat dari kelompok ekonomi atas atau desil 9 dan 10 sedang dipersiapkan. Pemerintah membuka opsi melarang kelompok tersebut menikmati subsidi Pertalite dan harus beralih menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax.
Menteri Keuangan Purbaya mengatakan waktu penerapan kebijakan tersebut belum ditentukan. Pemerintah masih menguji sistemnya dan menyiapkan skema yang memungkinkan pembatasan dilakukan secara bertahap.
Diketahui, pemerintah memang menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Sistem Desil sebagai dasar baru dalam penyaluran bantuan sosial mulai 2025. DTSEN merupakan sistem data nasional yang menggabungkan berbagai data sosial-ekonomi masyarakat dari banyak instansi, seperti: Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), Dukcapil, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
DTSEN menjadi satu-satunya data resmi yang digunakan guna menentukan penerima program perlindungan sosial. Tujuan DTSEN ialah menjamin data warga lebih akurat, terbaru, dan seragam di seluruh Indonesia
Apa itu sistem desil?
Sistem Desil merupakan cara pemerintah membagi tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi 10 kelompok, dari yang paling membutuhkan hingga yang paling mampu. Lewat sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial tanpa menggunakan penilaian subjektif.
Bagaimana sistem desil menilai kondisi kesejahteraan?
Penentuan desil tak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah mekakai berbagai indikator untuk menilai kondisi sosial ekonomi keluarga, di antaranya: Pendapatan keluarga, Kondisi rumah dan fasilitas dasar, Kepemilikan aset, Akses terhadap pendidikan dan kesehatan, Jumlah tanggungan dalam keluarga, Keberadaan anggota keluarga rentan (lansia, anak, disabilitas).
"Semua indikator tersebut diolah melalui DTSEN sehingga menghasilkan pemeringkatan yang lebih objektif," tulis keterangan yang dikutip pada Kamis (14/8/2026).
Bagaimana DTSEN menggunakan sistem desil dalam penyaluran bantuan sosial?
DTSEN tidak hanya menyimpan data, tetapi juga memproses informasi masyarakat untuk menentukan desil masing-masing keluarga. Hasil penentuan desil tersebut kemudian dipakai oleh pemerintah dalam:
1. Menentukan calon penerima bantuan sosial.
Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai, dan bantuan lain umumnya diprioritaskan bagi keluarga Desil 1–4.
2. Pemeriksaan dan verifikasi pencairan bantuan.
Dengan adanya desil, petugas dapat lebih cepat memastikan apakah seseorang layak menerima bantuan atau tidak.
3. Mengurangi data ganda atau penerima tidak layak.
Sistem desil mencegah keluarga mampu menerima bantuan karena pemeringkatan dilakukan berdasarkan kondisi sosial ekonomi sebenarnya.
4. Membantu daerah dalam membuat keputusan
Pemerintah daerah kini memiliki dasar lebih jelas dan data yang lebih lengkap dalam validasi penerima bansos.
