Sultra Tuntaskan Dokumen Haji di Tengah Isu Penundaan Penerbangan Umrah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 2026 menghadirkan dua sisi cerita yang berbeda. Di saat pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara berhasil mematangkan persiapan administrasi jamaah haji 100 persen, kecemasan justru muncul dari jamaah umrah asal Jawa Tengah akibat dampak dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengumumkan pencapaian signifikan terkait persiapan musim haji tahun ini. Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kemenhaj Sultra, Muhammad Lalan Jaya, mengonfirmasi bahwa dokumen paspor dan visa bagi 2.078 calon jamaah haji asal Bumi Anoa telah rampung sepenuhnya.

Jumlah tersebut mencakup tambahan 15 orang yang merupakan pelimpahan kuota dari Provinsi Jawa Barat, Papua, dan Maluku. Saat ini, fokus Kemenhaj Sultra beralih pada penyusunan manifes kelompok terbang (kloter) sambil menunggu penetapan jadwal resmi dari pemerintah pusat. Terkait pembekalan, 12 kabupaten/kota di Sultra telah menyelesaikan manasik haji sebelum Ramadan, sementara lima daerah sisanya dijadwalkan menyusul setelah Idul Fitri mendatang.

Tantangan Pemulangan Jamaah Umrah di Tengah Konflik

Berbeda dengan kelancaran administratif di Sultra, sejumlah warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kini tengah menghadapi ketidakpastian jadwal kepulangan dari Tanah Suci. Situasi ini dipicu oleh kabar penundaan penerbangan menyusul memanasnya konflik antara Israel dan Iran yang berdampak pada operasional bandara.

Salah satu jamaah umrah asal Kudus, Zainuddin Rusydan, melaporkan bahwa meski aktivitas ibadah di Makkah dan Madinah tetap berjalan normal dan aman, informasi penundaan telah diterima oleh rekan jamaah asal Banten. Zainuddin yang dijadwalkan pulang pada 9 Maret 2026 melalui Bandara Jeddah, masih menunggu kepastian dari biro travel apakah jadwalnya akan terdampak atau tetap sesuai rencana.

Hingga saat ini, pihak Kemenhaj Kabupaten Kudus menyatakan belum menerima laporan resmi dari biro perjalanan umrah mengenai dampak konflik terhadap jamaah. Karena pendaftaran umrah dilakukan secara mandiri melalui biro swasta, pihak kementerian masih menunggu koordinasi lebih lanjut terkait kepastian jadwal penerbangan bagi warga Kudus, termasuk adanya kabar mengenai dua pejabat lingkungan Pemkab Kudus yang keberangkatannya tertunda.

Meskipun terdapat tantangan pada jalur transportasi udara internasional, pemerintah terus berupaya memastikan seluruh tahapan ibadah, baik haji maupun umrah, dapat berjalan dengan mitigasi risiko yang tepat demi keselamatan dan kenyamanan warga negara Indonesia di luar negeri.

sumber : Antara