4 hours ago
1
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak negara-negara di dunia memperkuat sistem peringatan dini bencana guna melindungi masyarakat dari cuaca ekstrem. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak negara-negara di dunia memperkuat sistem peringatan dini bencana guna melindungi masyarakat dari cuaca ekstrem. Ia menegaskan, tak ada satu pun negara yang aman dari dampak pemanasan global.
“Sepuluh tahun terakhir adalah periode terpanas dalam sejarah. Panas laut memecahkan rekor dan menghancurkan ekosistem. Tak ada negara yang aman dari kebakaran hutan, banjir, badai, dan gelombang panas,” kata Guterres dalam konferensi Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) di Jenewa, Rabu (23/10/2025), yang menandai 75 tahun lembaga tersebut.
Guterres meminta negara-negara memobilisasi pendanaan untuk membangun sistem pemantauan global yang dikenal sebagai early warning system atau sistem peringatan dini. “Sistem ini memberi petani kemampuan melindungi tanaman dan ternak, memungkinkan keluarga mengungsi dengan aman, serta melindungi komunitas dari kehancuran,” ujarnya.
Ia menambahkan, peringatan 24 jam sebelum bencana dapat mengurangi kerusakan hingga 30 persen. Lebih dari 60 persen negara telah menerapkan sistem peringatan dini multibahaya sejak inisiatif ini diluncurkan pada 2022, dengan target seluruh negara memilikinya pada 2027.
Dilansir laman Reuters, menurut data WMO, dalam lima dekade terakhir bencana terkait cuaca, air, dan iklim telah menewaskan lebih dari dua juta orang, 90 persen di antaranya terjadi di negara berkembang. Guterres menyoroti negara-negara berkembang yang terhambat dalam investasi sistem peringatan karena pertumbuhan ekonomi yang melambat dan beban utang yang berat.
Ia juga mendesak negara-negara yang akan bertemu pada Pertemuan Perubahan Iklim PBB (COP) di Brasil bulan depan untuk menyepakati rencana pembiayaan iklim sebesar 1,3 triliun dolar AS per tahun bagi negara berkembang hingga 2035. Selain itu, Guterres meminta komitmen baru dalam rencana aksi iklim nasional untuk memangkas emisi gas rumah kaca selama dekade mendatang dan menjaga kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius.
