Pentingnya Mengimplementasikan Disasternomics

REPUBLIKA.CO.ID, Indonesia dan bencana alam seolah dua hal yang sulit dipisahkan. Berada di jalur Ring of Fire Pasifik serta diapit oleh kondisi geografis yang dinamis, Indonesia terus diuji oleh gelombang bencana. Lihatlah potret yang terjadi di sepanjang negeri: banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang permukiman di Sumatera, guncangan gempa bumi dahsyat yang menghantam pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur (NTT), erupsi simultan dari lima gunung berapi aktif yang menyemburkan abu vulkanik ke langit, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membakar ribuan hektar daratan Kalimantan dan melumuri udara dengan asap pekat.

Setiap kali bencana terjadi, narasi yang mendominasi hampir selalu sama: keprihatinan, jumlah korban jiwa, kehancuran infrastruktur, dan kerugian materiil bernilai miliaran atau triliunan rupiah. Pendekatan konvensional kita terhadap penanggulangan bencana selama puluhan tahun cenderung berfokus pada respons darurat (emergency response) dan penyaluran bantuan kemanusiaan (relief). Namun, ketika bantuan habis dan dapur umum ditutup, wilayah terdampak sering kali terjebak dalam kemiskinan struktural yang berkepanjangan.

Inilah titik di mana kita membutuhkan pergeseran menuju paradigma yang baru. Kita membutuhkan pendekatan Disasternomics—sebuah integrasi antara pemulihan pascabencana (disaster recovery) dan strategi pertumbuhan ekonomi (economic growth). Disasternomics bukan sekadar tentang cara membagikan sembako atau mendirikan tenda pengungsian, melainkan bagaimana menjadikan momentum rekonstruksi sebagai motor penggerak ekonomi baru yang tahan banting, inklusif, dan berorientasi masa depan.

Paradigma Lama Tidak Lagi Cukup

Selama ini, siklus penanganan bencana kerap kali berhenti pada tahap "mengembalikan ke kondisi semula" (restoration). Padahal, jika suatu daerah yang dimodelkan secara rentan dibangun kembali persis seperti sebelum bencana, daerah tersebut pada dasarnya hanya sedang menunggu waktu untuk merasakan kembali bencana berikutnya.

Secara ekonomi, kerugian akibat bencana alam mencakup dua aspek mendasar: (1) Kerugian Langsung (Direct Loss): Kehancuran fisik atas aset seperti rumah, jalan, jembatan, sekolah, dan lahan pertanian. (2) Kerugian Tidak Langsung (Indirect Loss): Terhentinya rantai pasok (supply chain), hilangnya pendapatan warga, matinya sektor pariwisata, hingga membengkaknya beban APBN/APBD untuk dana darurat.

Ketika gempa meluluhlantakkan bangunan warga di NTT atau banjir menyapu sarana publik di Sumatera, aktivitas ekonomi lokal langsung terhenti. Jika proses pemulihan berjalan lambat dan hanya mengandalkan belas kasih atau sumbangan donor, siklus kemiskinan baru akan terbentuk. Di sinilah Disasternomics menawarkan sudut pandang alternatif: Bencana adalah tragedi manusia, tetapi pemulihannya harus menjadi peluang emas untuk modernisasi ekonomi dan transformasi infrastruktur.

Tiga Pilar Utama Disasternomics

Disasternomics beroperasi melalui tiga pilar strategis yang mengubah cara pandang kita terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi:

1. Build Back Better and Greener (Membangun Kembali dengan Lebih Baik dan Hijau)

Rekonstruksi pascabencana tidak boleh sekadar menambal sulam. Ketika infrastruktur rusak di Sumatera atau NTT, inilah kesempatan untuk membangun jalan, jembatan, dan sarana publik yang berstandar tahan gempa serta ramah lingkungan. Prinsip ini menuntut penggunaan teknologi modern, seperti material bangunan berbasis biomaterial, desain tahan guncangan, serta tata ruang yang memperhitungkan peta risiko bencana.

2. Resiliensi Bisnis dan Pemberdayaan UMKM Lokal

Daripada mendatangkan seluruh bahan baku dan tenaga kerja dari luar daerah saat proses pemulihan, Disasternomics menekankan pentingnya pelibatan ekosistem lokal. Pembelian material dari pemasok lokal, penggunaan tenaga kerja warga terdampak, serta menyalurkan bantuan modal produktif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan mempercepat perputaran uang di wilayah bencana. Ini menciptakan multiplier effect yang langsung menggerakkan roda ekonomi bawah.

3. Inovasi Teknologi dan Diversifikasi Ekonomi

Bencana sering kali memaksa suatu wilayah untuk mengevaluasi mata pencaharian utamanya. Kasus karhutla di Kalimantan, misalnya, menjadi sinyal kuat bahwa model ekonomi berbasis ekstraksi lahan komersial secara berlebihan harus diubah. Pemulihan lahan pasca-kebakaran dapat diarahkan pada pengembangan komoditas ekologis bernilai tinggi, ekowisata, atau agroforestri. Begitu pula di daerah terdampak erupsi gunung berapi, material vulkanik dapat dimanfaatkan untuk industri bahan bangunan modern atau pengembangan kawasan wisata geopark.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.