3 hours ago
3
Taklimat media APBN KiTa edisi September di Kementerian Keuangan, Jumat (18/9/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Realisasi belanja pemerintah hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp 2.295,7 triliun atau tumbuh 17,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut setara 59,7 persen dari pagu belanja negara 2026 sebesar Rp 3.842,7 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kenaikan belanja tersebut terutama terlihat dari realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang mencapai Rp 912,4 triliun. Angka itu tumbuh 33 persen dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar Rp 686 triliun.
“Ini berarti proyek-proyek pemerintah, aktivitas pemerintah berjalan di lapangan, tumbuh 33 persen. Ini adalah suatu kinerja yang baik,” kata Suahasil dalam taklimat media APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jumat (18/9/2026).
Secara keseluruhan, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.791,5 triliun atau tumbuh 29 persen. Selain belanja K/L, terdapat belanja non-K/L sebesar Rp 879,1 triliun yang tumbuh 25,1 persen. Sementara itu, transfer ke daerah mencapai Rp 504,3 triliun.
Suahasil mengatakan percepatan belanja K/L menunjukkan program dan kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran mulai dijalankan. Pemerintah, kata dia, memang mengharapkan anggaran yang telah dialokasikan dapat segera digunakan.
“Kita memang menginginkan kalau APBN itu sudah dibuat, alokasi kepada K/L sudah diberikan, maka alokasi yang diberikan itu digunakan. Jangan alokasinya sudah diberikan, kemudian kegiatannya enggak dijalankan,” ujarnya.
Meski demikian, Suahasil mengingatkan percepatan belanja tidak berarti pemerintah mengabaikan efisiensi. Pelaksanaan anggaran harus tetap tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau dijalankan, kegiatannya harus dengan prinsip efisiensi, prinsip tepat sasaran, dan prinsip yang kemudian bisa memberikan manfaat semaksimal mungkin kepada masyarakat,” tegasnya.
