3 hours ago
2
Pemprov Kalsel wajibkan SKPD konsisten hasilkan inovasi tahunan.
REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN, – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menghasilkan setidaknya satu inovasi setiap tahun. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalsel, Ariadi Noor, menekankan pentingnya adaptasi birokrasi melalui inovasi dalam menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks. Hal ini disampaikan dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Inovasi Daerah 2026 yang digelar oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalsel di Banjarbaru pada Selasa.
Menurut Ariadi, pola kerja lama yang terus digunakan dapat menyebabkan stagnasi dalam birokrasi. Oleh karena itu, inovasi tahunan menjadi langkah konkret untuk memastikan kontribusi nyata dalam peningkatan layanan kepada masyarakat. Ia menambahkan bahwa inovasi tidak hanya sebagai solusi atas permasalahan daerah, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pencapaian target kinerja pembangunan.
Ariadi juga menekankan bahwa inovasi yang dikembangkan harus selaras dengan karakteristik daerah, baik dari aspek geografis, sosial, maupun ekonomi, agar solusi yang dihasilkan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kepala BRIDA Provinsi Kalsel, Thaufik Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya berperan sebagai fasilitator untuk mendorong inovasi di lingkungan pemerintah daerah melalui pembinaan dan kompetisi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong partisipasi SKPD dalam Kalsel Innovation Award sebagai bagian dari penguatan ekosistem inovasi daerah.
Thaufik menekankan bahwa inovasi tidak boleh berhenti pada ajang kompetisi, tetapi harus terus dikembangkan agar memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ia juga menilai inovasi sebagai strategi efektif dalam mengoptimalkan kinerja pembangunan, terutama di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
