3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR telah menyepakati arah kebijakan pemerintah melalui APBN 2026 yang berfokus pada delapan Program Strategis Nasional (PSN). Pemerintah optimistis program ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Delapan PSN tersebut meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pembangunan desa serta koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Anggota Komisi XI DPR, Kaisar Kiasa Kasih Said Putra menyatakan, program-program ini ibarat jantung yang memompa kehidupan bagi perekonomian bangsa.
Bila berjalan efektif, dampaknya akan mengalir hingga ke akar rumput melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
‘’Namun, jika tata kelolanya lemah, jantung itu bisa berhenti berdenyut dan masyarakatlah yang pertama merasakan dampaknya,’’ kata Kaisar dalam keterangan yang dikutip Senin (29/9/2025).
Ia menambahkan, dalam postur APBN 2026 terdapat beberapa catatan penting. Pertama, berkurangnya alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) yang berpotensi melemahkan kapasitas fiskal daerah.
Pengurangan TKD ini dapat diimbangi dengan optimalisasi Tugas Perbantuan Pusat ke Daerah yang anggarannya meningkat menjadi Rp 1.367 triliun. Anggaran sebesar ini harus didistribusikan secara adil dan efisien agar tidak menimbulkan fiscal gap antar daerah.
Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak dini sebagai “rem darurat” jika terindikasi masalah, sehingga dampak negatif tidak merembet ke sektor lain.
‘’Dengan langkah mitigasi yang tepat, transparan, dan tata kelola akuntabel, program dapat kembali ke jalurnya dan mencapai policy objectives yang diharapkan,’’ kata Kaisar.
Kedua, potensi monopoli dalam pelaksanaan PSN akibat minimnya kesiapan pada infrastruktur, lemahnya perencanaan program, serta minimnya pengawasan. Berdasarkan temuan fakta di lapangan, pelaksanaan PSN masih menyisakan sederet persoalan.
Pada program MBG misalnya, ditemukan kasus keracunan siswa/i, keluhan guru terkait tambahan beban tugas distribusi, hingga keluhan pelaku UMKM dan masyarakat lokal yang merasa dirugikan dengan adanya program MBG.
Hal ini adalah gambaran kesenjangan antara desain program di pusat dan realitas implementasi di lapangan. ‘’Saya menghimbau pemerintah memfokuskan pelaksanaan PSN pada manfaat nyata bagi rakyat, terutama dengan memperkuat kajian dan pengawasan.’’
Jangan sampai program yang bernilai mulia justru menjadi bumerang bagi rakyat. Selain itu, ujar Kaisar, penyerapan APBN 2026 harus maksimal, optimal, dan terukur. Sebab, belanja negara adalah bahan bakar pembangunan.
Bila tidak disalurkan dengan baik, mesin ekonomi akan tersendat. ‘’Saya memiliki harapan besar PSN dapat memberikan manfaat nyata, bukan sekadar cerita,’’ katanya.
Jika penyerapan anggaran tidak maksimal, pertumbuhan ekonomi akan terhambat dan daya tahannya melemah, terutama di arus bawah.
‘’Terakhir, sesuai dengan pandangan Fraksi PDI Perjuangan, kami menegaskan pemerintah wajib memenuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk pendidikan,’’ jelas Kaisar.
Menurut dia, anggaran pendidikan harus menjadi instrumen strategis dalam mencetak sumber daya manusia terampil sebagai fondasi transformasi ekonomi nasional. Pemerintah juga harus memastikan belanja negara menghasilkan kinerja berprestasi, bukan sekadar output kegiatan, laporan, atau dokumen administrasi.
