2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna menegaskan pentingnya menjaga stabilitas politik di Jawa Barat agar agenda pembangunan berjalan sesuai harapan. Menurutnya, sebesar apapun potensi dan program yang telah direncanakan, semuanya tidak akan berhasil jika situasi politik dan keamanan tidak kondusif.
“Pembangunan itu bukan hanya soal anggaran atau infrastruktur, tetapi juga bagaimana kita menciptakan suasana yang aman, stabil, dan kondusif. Tanpa itu, program sebesar apa pun akan terganggu,” ujar Pradi kepada Republika, Senin (29/9/2025) siang.
Pradi menyebut Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki dinamika sosial politik yang cukup kompleks. Keberagaman masyarakat bisa menjadi kekuatan, namun sekaligus tantangan bila tidak dikelola dengan bijak.
Karena itu, DPRD melalui Komisi I berkomitmen mengawal isu-isu strategis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, politik, hukum, dan ketertiban masyarakat.
Ia menekankan, sinergi antar lembaga pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat sipil perlu diperkuat untuk mencegah potensi konflik sosial maupun politik.
“Ketika semua pihak merasa dilibatkan dan didengar, maka peluang gesekan bisa ditekan. Di sinilah peran DPRD untuk menjembatani aspirasi rakyat sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan,” kata Pradi.
Selain itu, Pradi menilai reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan harus diarahkan untuk memperkuat transparansi dan pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat yang puas terhadap layanan pemerintah daerah akan lebih percaya dan tenang sehingga stabilitas politik pun terjaga.
Pradi mengingatkan, stabilitas politik bukan tujuan akhir, melainkan syarat utama agar pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bisa dicapai.
“Kalau politiknya gaduh, rakyat yang dirugikan. Karena itu kita harus sama-sama menjaga Jawa Barat agar tetap aman, damai, dan rukun,” pungkasnya.
