Menggugat Ilusi Pertumbuhan: Ketika Angka Makro Menjauhi Realitas Dapur Masyarakat

nurul Kharisma

Ekonomi Syariah | 2026-07-06 23:40:50

Pendahuluan: Paradoks di Atas Kertas

Perekonomian Indonesia saat ini sedang mempertontonkan sebuah paradoks yang nyata. Jika kita membaca laporan resmi makroekonomi atau rilis kuartalan pemerintah, wajah ekonomi kita tampak begitu tangguh dan impresif. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mampu melesat di angka 5,61% sebuah capaian yang di atas kertas menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan performa terbaik di tengah ketidakpastian global. Ditambah lagi dengan narasi hilirisasi yang masif, lonjakan valuasi ekonomi digital, hingga optimisme transisi energi lewat mandatori biofuel B50. Semua indikator ini seolah mengirimkan sinyal kuat ke panggung dunia bahwa Indonesia baik-baik saja.

Namun, jika kita bersedia melangkah keluar dari ruang-ruang rapat ber-AC yang penuh dengan grafik melandai, lalu melihat realitas di media sosial, pasar tradisional, hingga kawasan industri, narasi yang terdengar justru berbanding terbalik. Kecemasan, keluhan, dan jeritan perlahan kian nyata dari motor penggerak utama konsumsi domestik: kelas menengah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini menyisakan satu pertanyaan krusial: jika ekonomi tumbuh subur, mengapa dompet masyarakat justru makin sekarat?

Fenomena Downward Mobility dan Rapuhnya Daya Beli

Anomali terbesar dari pertumbuhan PDB saat ini adalah melesunya daya beli riil. Data dari berbagai lembaga riset ekonomi mengonfirmasi tren yang mengkhawatirkan, yakni terjadinya downward mobility atau penurunan kelas sosial. Jutaan masyarakat yang dulunya berada di zona nyaman kelas menengah kini bergeser ke kelompok aspiring middle class calon kelas menengah yang rentan dan sangat dekat dengan garis kemiskinan.

Mengapa ini terjadi? Penyebab utamanya adalah stagnasi pendapatan riil yang tidak sebanding dengan lonjakan biaya hidup. Angka inflasi inti memang dilaporkan terkendali di kisaran 3%, namun angka rendah ini diduga bukan karena stabilitas pasokan harga, melainkan akibat melemahnya permintaan domestik. Masyarakat tidak sedang menikmati harga yang murah, melainkan sedang menahan dompet mereka erat-erat. Mereka masuk ke dalam survival mode, di mana pengeluaran sekunder dan tersier dipangkas habis-habisan demi mencukupi kebutuhan pokok yang kian mencekik. Ketika pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan pendidikan anak sudah menguras hampir seluruh pendapatan, maka ruang untuk tabungan dan investasi nyaris tak tersisa.

Tekanan Sektor Riil dan Momok PHK yang Belum Usai

Salah satu pemicu utama hilangnya rasa aman ekonomi adalah rentetan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sektor manufaktur, ritel modern, dan industri padat karya terus mengalami tekanan berat. Ketika industri dalam negeri terkontraksi dan neraca perdagangan mulai menunjukkan kelelahan, lapangan kerja berkualitas otomatis menyusut.

Ironisnya, pertumbuhan ekonomi agregat yang tinggi justru bersifat tidak inklusif. Pertumbuhan tersebut lebih banyak ditopang oleh sektor-sektor padat modal seperti pertambangan dan teknologi digital tingkat tinggi, yang tidak menyerap tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar. Akibatnya, terjadi ketimpangan serapan kerja. Jutaan lulusan baru dan korban PHK terpaksa lari ke sektor informal demi menyambung hidup. Menjadi pengemudi ojek online, pekerja lepas tanpa kontrak, atau pedagang mikro dadakan kini menjadi pilihan rasional. Sektor informal ini menawarkan fleksibilitas, namun minim perlindungan: tanpa jaminan kesehatan, tanpa kepastian pendapatan esok hari, dan jauh dari kata sejahtera.

Tekanan Moneter dan Distrust di Akar Rumput

Kondisi domestik yang rapuh ini diperparah oleh tekanan eksternal terhadap nilai tukar Rupiah yang sempat berfluktuasi tajam hingga mendekati level psikologis Rp18.000 per Dolar AS. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelemahan kurs ini menjadi pukulan ganda. Bahan baku impor lebih mahal, biaya logistik naik akibat penyesuaian harga BBM nonsubsidi, sementara di sisi lain mereka tidak bisa menaikkan harga jual karena konsumen lokal sedang tidak memegang uang.

Maka, tidak mengherankan jika belakangan muncul fenomena resistensi sosial, seperti ramainya narasi penolakan atau ketidakpedulian terhadap agenda sensus ekonomi di berbagai daerah. Ini adalah bentuk distrust atau krisis kepercayaan yang jujur dari akar rumput. Masyarakat mulai jenuh dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang disajikan sebagai prestasi politik, karena kebijakan yang diturunkan dirasa belum mampu mengubah nasib dapur mereka. Ada perasaan terasing di tanah sendiri: melihat negaranya kaya dan tumbuh, namun dirinya justru makin terjepit.

Reorientasi Kebijakan: Menyelamatkan Benteng Terakhir

Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap anomali ini dan terus berlindung di balik tameng angka PDB 5%. Ukuran keberhasilan ekonomi sebuah bangsa tidak boleh lagi hanya diagungkan lewat pertumbuhan agregat. Keberhasilan yang hakiki diukur dari seberapa mampu pertumbuhan tersebut menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga stabilitas harga pangan, dan melindungi kelas menengah agar tidak jatuh miskin.

Selama ini, kebijakan bantalan sosial memiliki titik buta. Bantuan sosial memang gencar disalurkan untuk kelompok miskin ekstrem dan itu tentu hal yang baik. Namun, kelompok kelas menengah rentan kerap kali terlewatkan. Mereka dianggap terlalu kaya untuk menerima bansos, namun terlalu miskin untuk menahan hantaman krisis. Padahal, kelompok inilah yang membayar pajak penghasilan dan menggerakkan konsumsi domestik.

Pemerintah perlu segera mengalihkan fokus pada kebijakan taktis untuk menyelamatkan daya beli kelas menengah:

Ø Memberikan insentif pajak dan fiskal, misalnya dengan menunda atau melonggarkan kebijakan kenaikan tarif pajak yang berpotensi langsung memukul konsumsi masyarakat.

Ø Merevitalisasi industri padat karya dengan memberikan stimulus nyata agar mampu bertahan dari gempuran barang impor murah dan mencegah gelombang PHK susulan.

Ø Menyediakan akses pembiayaan murah yang benar-benar inklusif bagi UMKM, agar roda ekonomi di tingkat bawah tetap berputar tanpa terjebak jeratan pinjaman ilegal.

Kesimpulan: Menolak Ilusi

Pertumbuhan ekonomi tanpa kesejahteraan yang merata di tingkat tapak tak lebih dari sebuah ilusi yang rapuh. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan perlindungan yang taktis dan berpihak pada kelas menengah, fenomena penurunan kelas sosial ini akan menjadi bom waktu yang melumpuhkan fondasi ekonomi Indonesia di masa depan.

Sudah saatnya pemerintah berhenti sekadar merayakan angka makro yang megah, dan mulai bekerja keras memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar mendarat dengan selamat di meja makan setiap rumah tangga Indonesia. Karena pada akhirnya, stabilitas sebuah bangsa tidak diukur dari setinggi apa angka PDB-nya di atas kertas, melainkan dari seberapa aman rakyatnya menjalani kehidupan sehari-hari.