6 hours ago
4
Gedung kampus Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) menghormati langkah sejumlah dosen yang mengajukan uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kampus menyatakan mekanisme tersebut merupakan hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum terkait tata kelola pendidikan tinggi.
Rektor UPNVJ Anter Venus mengatakan, proses judicial review mencerminkan kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi melalui jalur konstitusional. “Kami menghormati sepenuhnya proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. Bagi kami, ini adalah cerminan dari kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi dan mencari kepastian aturan tata kelola pendidikan tinggi,” kata Anter, dalam keterangannya, Selasa (7/7/2026).
Anter mengatakan, masa transisi sistem kepegawaian nasional membawa tantangan bagi berbagai pihak. Karena itu, UPNVJ memastikan ruang dialog dengan seluruh sivitas akademika tetap terbuka. “Kami ingin memastikan bahwa ruang dialog akan selalu terbuka bagi seluruh sivitas akademika,” ujarnya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum UPNVJ Ahsin Tohari menjelaskan sistem pengelolaan keuangan di perguruan tinggi berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Menurut dia, pendapatan dosen tidak hanya berasal dari gaji pokok, tetapi juga berbagai komponen lain yang membentuk total penghasilan.
“Kami memastikan bahwa seluruh hak keuangan ini dikelola secara profesional melalui sistem payroll perbankan yang terpusat dan akuntabel. Kami menjamin setiap hak pegawai disalurkan secara rutin dan tepat waktu, tanpa adanya penundaan, berpedoman pada regulasi pengelolaan BLU,” kata Ahsin.
Ahsin juga menjelaskan mekanisme pembayaran uang makan yang menggunakan sistem presensi berbasis teknologi pengenal wajah (face recognition). Besaran uang makan sebesar Rp37 ribu per hari diberikan secara proporsional berdasarkan data kehadiran pegawai yang terekam dalam sistem.
“Sistem presensi kami bersifat transparan dan dapat dipantau langsung oleh setiap pegawai. Nilai uang makan yang diterima merupakan kalkulasi otomatis dari kehadiran fisik. Kami memastikan bahwa sistem ini berlaku sama bagi seluruh pegawai tanpa terkecuali, sebagai bentuk tanggung jawab institusi dalam menjaga tata kelola anggaran negara yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ahsin.
sumber : Antara
