5 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam sejarah Indonesia, pernah terjadi momen ketika Menteri Luar Negeri RI sampai mundur setelah deal diam-diam dengan Amerika Serikat yang merusak prinsip bebas aktif terkuak ke publik. Dampaknya tak main-main. Situasi politik dalam negeri kacau hingga pemerintahan berhenti total.
Peristiwa itu terjadi pada 1952, saat Indonesia masih memakai sistem parlementer. Dalam sistem ini, jalannya pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri Sukiman, sementara Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara.
Artinya, posisi kabinet sangat bergantung pada dukungan politik di parlemen. Begitu muncul kontroversi besar, fondasi pemerintahan bisa langsung goyah.
Kondisi itulah yang kemudian terjadi ketika pemerintah menjalin kerja sama dengan AS lewat Mutual Security Act (MSA) secara diam-diam. Menurut koran Merdeka (11 Februari 1952), perjanjian yang diteken antara Menteri Luar Negeri Achmad Soebardjo dan Duta Besar AS Merle Cochran itu berisi bantuan militer, ekonomi, dan teknik dari AS kepada Indonesia.
Di atas kertas, bantuan tersebut memang tampak menguntungkan. Namun, kesepakatan ini sesungguhnya tidak datang tanpa kepentingan politik. Menurut Merdeka (7 Februari 1952), juru bicara Departemen Luar Negeri AS menjelaskan tujuan perjanjian tersebut.
"Maksud AS mengadakan perjanjian ini adalah untuk mempertahankan keamanan dan memajukan politik luar negeri AS, serta menyelenggarakan kemakmuran dengan memberi pertolongan kepada negara-negara sahabat untuk kepentingan perdamaian dan keamanan dunia," ungkapnya
Penjelasan itu justru memperkuat kecurigaan di dalam negeri. Isi dan proses lahirnya perjanjian segera memantik kritik keras. Oposisi menilai langkah tersebut bermasalah karena dilakukan secara diam-diam. Kesepakatan sudah diteken pada 5 Januari 1952, tetapi terungkap ke publik pada 8 Februari 1952.
Kontroversi makin membesar setelah terungkap saat menandatangani perjanjian, Soebardjo tidak berkonsultasi dengan para menteri terkait, terutama Menteri Urusan Pertahanan. Dia hanya melakukan pembicaraan singkat dengan PM Sukiman.
"Menteri Pertahanan, Sawaka, tidak diberitahu tentang keputusan itu. Tidak ada anggota komando tinggi Angkatan Bersenjata yang diberitahu," ungkap Sejarawan Herbert Feith dalam The Wilopo Cabinet, 1952-1953: A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia (2009).
Dan terpenting, langkah tersebut dianggap fatal karena bertentangan langsung dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dengan menerima bantuan dalam skema MSA, Indonesia dinilai memihak AS.
Sejak saat itu, gelombang penolakan meluas ke berbagai lapisan masyarakat dan parlemen. Dari dalam tubuh pemerintahan sendiri, tekanan politik berubah menjadi mosi tidak percaya terhadap kabinet.
Akibat tekanan ini, Menteri Luar Negeri Achmad Soebardjo memutuskan mengundurkan diri pada 20 Februari 1952.
"Sidang kabinet tidak dapat menyetujui beleid (kebijakan) menteri LN Soebardjo. Oleh karena itu maka permintaan berhenti menteri Soebarjo terselesaikan. Artinya, Soebardjo berhenti," ungkap koran Harian Rakyat (21 Februari 1952).
Meski begitu, pengunduran diri menteri luar negeri pertama RI itu hanya awal. Oposisi dan masyarakat terus mendesak pemerintahan bubar. Akhirnya, lima hari kemudian, PM Sukiman mengembalikan mandat kabinet kepada Presiden Soekarno. Dengan langkah tersebut, pemerintahan eksekutif resmi dinyatakan berhenti.
"Kabinet Sukiman telah mengembalikan mandat kepada Presiden. Keputusan ini untuk memperbaiki suasana politik guna mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul akibat penandatanganan persetujuan mengenai MSA," ungkap koran Merdeka (25 Februari 1952).
Peristiwa ini kemudian tercatat sebagai salah satu krisis politik paling penting pada era demokrasi parlementer. Kesepakatan luar negeri yang dianggap menyimpang dari prinsip bebas aktif bisa memicu pemerintahan berhenti total.
(luc)
Add
as a preferred
source on Google
