Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah ekonomi Indonesia yang tengah memburuk, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton pernah menelepon Presiden Soeharto dan mendesaknya menyetujui kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Belakangan, kesepakatan tersebut dinilai banyak pihak justru merugikan Indonesia dan turut membuka jalan bagi berakhirnya kekuasaan Soeharto.
Peristiwa itu terjadi pada 9 Januari 1998. Saat itu, Clinton menghubungi Soeharto untuk membahas krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia. Berdasarkan arsip rahasia Amerika Serikat yang dibuka untuk umum pada 2018, Clinton secara langsung meminta Soeharto bekerja sama dengan IMF.
"Pak Presiden, saya ingin bicara secara personal. Saya mengikuti perkembangan situasi di Indonesia. Saya tau itu sangat sulit. Tapi, Amerika percaya peran besar Indonesia di kawasan. Maka, kami percaya peran penting itu dan mendukung sepenuhnya lewat program IMF," ujar Clinton.
"Saya memahami direktur IMF Camdessus akan berada di Jakarta dalam waktu singkat, Maka, saya mendesak Anda dan tim ekonomi Anda untuk bekerja sama secara erat dengannya. Saya akan segera mengirim sekretaris Departemen Keuangan Larry Summers untuk berkonsultasi dengan tim ekonomi Anda," lanjutnya.
Soeharto merespons secara singkat.
"Terima kasih atas pandangannya. Saya segera bertemu dengan IMF pada 15 Januari 1998. Saya mengapresiasi bantuan Anda [...]," balas Soeharto.
Menurut Rosidi Rizkiandi dalam Mahasiswa dalam Pusaran Reformasi (2016), saat itu Soeharto sebenarnya mulai skeptis terhadap resep IMF. Dia bahkan mencari alternatif lain dengan mengundang ekonom Amerika Serikat, Steve Hanke, sebagai penasihat ekonomi presiden.
Hanke menawarkan Currency Board System (CBS), yakni sistem yang mematok nilai tukar rupiah secara tetap terhadap dolar AS. Dalam tulisannya di Forbes tahun 2017, Hanke menyebut CBS sebagai solusi terbaik bagi Indonesia dan mengklaim tidak ada negara yang gagal menerapkannya.
Namun, rencana tersebut mendapat penolakan keras dari IMF dan pemerintah AS.
"IMF dan pemerintah AS marah," kata Hanke.
Tekanan pun terus berdatangan. Clinton kembali mendesak Soeharto agar tetap mengikuti program IMF. Pada akhirnya, Soeharto membatalkan rencana CBS dan menerima paket bantuan IMF senilai US$43 miliar pada 15 Januari 1998.
Belakangan, muncul tudingan bahwa penolakan terhadap CBS bukan semata-mata didorong pertimbangan ekonomi. Hanke menilai AS melalui IMF menginginkan Soeharto lengser. Peraih Nobel Ekonomi Merton Miller juga berpendapat pemerintah AS khawatir CBS berhasil dan membuat Soeharto tetap berkuasa.
Mengacu pada buku Transitions to Democracy: A Comparative Perspective (2013), Camdessus sendiri pernah mengakui bahwa IMF secara tidak langsung berperan dalam menciptakan kalutnya situasi politik Indonesia yang berdampak pada lengsernya Soeharto.
Aisyah Llewellyn dalam tulisannya di New Naratif menyebut ketidaksukaan Clinton itu tidak terlepas dari banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Soeharto di Timor Timur. Salah satu yang fenomenal adalah pembantaian Santa Cruz pada 1991, saat terjadi penembakan terhadap 250 aktivis pro-demokrasi.
Terlepas dari benar atau tidaknya tudingan tersebut, Soeharto akhirnya lengser pada Mei 1998. Kejatuhannya menandai berakhirnya era Orde Baru yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade.
(mfa/wur)
Addsource on Google















































