2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengapresiasi langkah cepat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir dalam menyikapi dugaan pelecehan seksual dan kekerasan fisik atlet panjat tebing Indonesia. Respons sigap dinilai menjadi pijakan penting untuk memastikan perlindungan atlet serta menghadirkan lingkungan olahraga yang aman dan bermartabat.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinan dan empati mendalam atas kasus yang mencoreng dunia olahraga tersebut. Ia menilai, respons dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menunjukkan komitmen negara dalam melindungi atlet dari segala bentuk kekerasan.
“Kami mengapresiasi langkah cepat dan responsif Kemenpora dalam merespons dugaan kasus ini. Respons awal yang sigap merupakan bentuk komitmen penting untuk memastikan perlindungan terhadap atlet, sekaligus menciptakan lingkungan olahraga yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan,” ujar Arifah dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (2/3/2026).
Kemen PPPA menegaskan, korban harus ditempatkan sebagai pusat dalam setiap proses penanganan. Pendampingan komprehensif, mulai dari layanan psikologis, medis, hingga bantuan hukum, dinilai mutlak diberikan. Selain itu, korban juga harus dilindungi dari tekanan, intimidasi, maupun stigma sosial.
Arifah menekankan, penanganan kasus mesti dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan, sesuai ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Proses hukum, kata dia, harus berjalan tanpa toleransi terhadap pelaku, sembari tetap menjamin kerahasiaan serta keselamatan korban.
Lebih jauh, PPPA akan berkoordinasi dengan Kemenpora, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga terkait, serta organisasi olahraga untuk memastikan kasus ditangani secara serius. Tak hanya itu, penguatan sistem pencegahan kekerasan seksual di lingkungan olahraga juga didorong, melalui kebijakan perlindungan atlet, mekanisme pengaduan yang aman, serta edukasi tentang relasi kuasa.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang dapat melukai korban dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Negara hadir untuk memastikan setiap perempuan dan anak, termasuk atlet, terlindungi dari kekerasan dan mendapatkan keadilan,” kata Arifah.
