3 days ago
11
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menolak wacana pengaktifan kembali sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) untuk jenjang SMA dan SMK yang digulirkan DPRD Jawa Barat.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menolak wacana pengaktifan kembali sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) untuk jenjang SMA dan SMK yang digulirkan DPRD Jawa Barat. Ia menilai sekolah harus fokus memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Jika masih terdapat kekurangan, Pemprov Jabar akan memberikan bantuan.
"Gini, kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau gubernur mengaktifkan SPP, opininya beda lagi (dibilang) gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," ucap Dedi di Bandung, Rabu (15/7/2026).
Ia mengaku telah melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di Jawa Barat dan mendapati ada sekolah yang menggunakan dana BOS, tetapi pengelolaannya tidak optimal. Namun, ada pula sekolah yang mampu mengelola dana BOS dengan baik, seperti SMAN 1 Depok. "'Kok sekolah bapak bisa rapi?' Ya, kami mengelola ini dengan baik," ucap Dedi menirukan perkataan pihak SMAN 1 Depok.
Dengan kondisi tersebut, ia mengaku ingin fokus mendorong sekolah mengelola dana BOS secara optimal. Apabila terdapat kekurangan anggaran, hal itu akan dipenuhi oleh Pemprov Jabar. "Nanti ada kekurangan-kekurangan apa. Biasanya kekurangannya fasilitas, sekolah kurang toilet, ruang kelas, pendingin ruangan, sarana ibadah, atau pagar. Nah, itu kita penuhi oleh provinsi," katanya.
Namun, untuk kebutuhan operasional sekolah, menurut dia, harus terlebih dahulu dipenuhi melalui dana BOS. Karena itu, belum diperlukan mengaktifkan kembali SPP. "Jangan dulu membuka SPP. Saya menghormati usulan itu, tetapi juga mempertimbangkan aspek publik. Nanti polemik lagi," katanya.
