Hari Pembebasan Trump Jadi Hari Penghakiman, Industri AS "Berdarah"

Jakarta, CNBC Indonesia - Harapan Presiden Donald Trump untuk membangkitkan kembali sektor manufaktur Amerika Serikat (AS) melalui kebijakan tarif impor perlahan menemui hambatan nyata.

Satu tahun setelah peluncuran kebijakan "Liberation Day" pada 2 April 2025 yang mengerek tarif ke level tertinggi dalam hampir satu abad, industri manufaktur AS justru masih terperangkap dalam kelesuan.

Kebijakan yang awalnya dirancang untuk membawa pulang pabrik dan lapangan kerja ke dalam negeri tersebut kini memicu serangkaian keluhan dari para pelaku usaha terkait lonjakan beban birokrasi dan ketidakpastian iklim ekonomi.

Kontraksi Lapangan Kerja dan Stagnasi Produksi

Realisasi pemulihan manufaktur sejauh ini belum sejalan dengan janji pemerintah. Sejak Donald Trump kembali menjabat, sektor manufaktur AS tercatat kehilangan sekitar 100.000 lapangan pekerjaan, berbanding terbalik dengan sektor ekonomi lain yang justru mencetak tambahan 300.000 pekerja.

Berdasarkan data indeks manajer pembelian (Purchasing Managers' Index/PMI) dari Institute for Supply Management (ISM), sektor manufaktur AS menghabiskan sebagian besar tahun 2025 dalam kondisi resesi.

Meskipun terdapat sedikit perbaikan produksi dalam beberapa bulan terakhir, pertumbuhan tersebut hanya mengembalikan tingkat produksi ke posisi beberapa tahun silam.

Kenaikan ini pun ditopang oleh segelintir sektor spesifik, seperti industri kedirgantaraan pasca-pemulihan produksi Boeing, sektor elektronik yang disubsidi oleh undang-undang CHIPS Act 2022, serta lonjakan industri farmasi akibat tingginya permintaan obat anti-obesitas.

Di luar sektor-sektor tersebut, sentimen para pelaku industri yang tergambar dalam survei ISM sangat negatif terhadap kebijakan tarif.

Lonjakan Beban Administratif dan Ketidakpastian Regulasi

Pelaku usaha manufaktur secara terbuka mengeluhkan tingginya beban administratif yang harus ditanggung akibat perubahan aturan yang dinamis.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan pembuat pedal gitar di Ohio harus mengalokasikan hingga 400 jam kerja dalam setahun terakhir hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi tarif baru. Situasi ini mengorbankan waktu produktif yang seharusnya dapat dimanfaatkan perusahaan untuk berfokus pada ekspansi bisnis.

Persoalan bertambah rumit ketika Mahkamah Agung AS membatalkan sejumlah pungutan tarif pada Februari lalu. Pengembalian dana atas pembatalan tersebut diproyeksikan akan jatuh ke tangan importir grosir, bukan kepada produsen berskala kecil yang pada akhirnya menanggung beban lonjakan harga komponen di pasar.

Rentetan dinamika ini mendorong tingkat ketidakpastian kebijakan ekonomi bulanan menyentuh rekor tertinggi setelah kebijakan "Liberation Day" diterapkan, bahkan melampaui level ketidakpastian pada masa awal pandemi.

Hambatan Relokasi Rantai Pasok

Tingkat ketidakpastian regulasi yang tinggi membuat rencana relokasi pabrik kembali ke AS atau reshoring menjadi manuver yang sangat berisiko. Membangun fasilitas manufaktur baru rata-rata membutuhkan waktu perencanaan dan operasional hingga sepuluh tahun.

Proyek yang dianggap menguntungkan di bawah rezim tarif saat ini dapat berubah menjadi kerugian besar jika pemerintahan selanjutnya memutuskan untuk menghapus pungutan tersebut.

Sebuah data menunjukkan bahwa hanya 9% produsen di Ohio yang saat ini berani melakukan reshoring, angka yang belum cukup untuk menandai kebangkitan industri secara masif.

Regulasi pungutan sementara sebesar 10% yang diberlakukan pemerintah pasca-kekalahan di Mahkamah Agung juga akan berakhir pada bulan Juli mendatang.

Rencana pemerintah untuk menggantinya dengan struktur tarif spesifik per negara dan sektor diprediksi akan memakan waktu berbulan-bulan serta menciptakan proses birokrasi yang rumit, terlebih dengan makin dekatnya siklus pemilihan umum di Amerika Serikat.

Dilema Tarif Bahan Baku Impor

Kendala utama lain yang dihadapi produsen domestik adalah ketergantungan yang masih sangat tinggi pada komponen impor. Sebagian besar pabrik di AS membutuhkan bahan baku dari luar negeri, termasuk komoditas esensial seperti baja yang tingkat konsumsi domestiknya jauh melampaui kapasitas produksi lokal.

Pengenaan tarif pada bahan baku ini secara langsung membebani struktur biaya para produsen yang berorientasi ekspor, karena mereka dipaksa bersaing dengan kompetitor asing yang tidak menanggung beban operasional serupa.

Kebijakan pemerintah yang pada akhirnya memberikan kelonggaran atau pengecualian tarif bagi industri besar yang memiliki akses lobi, seperti sektor teknologi dan semikonduktor, dinilai semakin mengaburkan efektivitas tujuan proteksionisme.

Setahun pasca peluncuran "Liberation Day", dukungan terhadap tembok tarif Amerika Serikat semakin menyusut, bahkan di kalangan industri itu sendiri.

Sektor-sektor yang saat ini berhasil mencetak kesuksesan industrial, seperti pusat data dan gas alam cair (LNG), sebagian besar adalah wilayah bisnis yang terhindar dari paparan tarif secara langsung.

-

Sanggahan: Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(gls/luc)

Add as a preferred
source on Google