3 weeks ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Penurunan alokasi Dana Desa menjadi persoalan serius bagi pemerintah kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan, di sejumlah wilayah, penurunan anggaran tersebut mencapai 75 persen.
Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik menyoroti dampak penurunan yang berpotensi menghambat keberlanjutan pembangunan serta menurunkan kualitas pelayanan publik di tingkat kalurahan. Menurutnya, pemangkasan Dana Desa akan mempersempit ruang fiskal pemerintah kalurahan, terutama untuk membiayai operasional pemerintahan, pembangunan fisik, serta program pemberdayaan masyarakat yang selama ini sangat bergantung pada dana tersebut.
"Penurunan Dana Desa ini tentu menjadi tantangan serius bagi pemerintah kalurahan," kata Imam, Rabu (4/2/2026).
"Karena itu, diperlukan inovasi dan penguatan potensi lokal agar roda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap bisa berjalan," ucapnya.
Adapun langkah strategis yang bisa ditempuh adalah memperkuat sumber pendapatan mandiri kalurahan, salah satunya melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Desa. Namun, Imam menegaskan penguatan ekonomi desa tidak bisa dilakukan secara instan.
"KDMP harus dibangun dengan fondasi yang kuat, baik dari sisi kelembagaan maupun perencanaan," katanya.
"Grand design dan peta pembangunan kalurahan menjadi penting agar arah pengembangan ekonomi desa benar-benar terukur dan berkelanjutan," ujar dia menambahkan.
Tak hanya itu, sorotan terhadap penurunan Dana Desa juga disampaikan Wakil Ketua DPRD DIY lainnya, Umaruddin Masdar. Ia menilai pemangkasan anggaran berdampak langsung pada capaian pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat, termasuk harus direvisinya sejumlah kegiatan yang sebelumnya telah disepakati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).
"Kami akan bantu sampaikan kepada teman-teman DPR RI di Komisi V untuk memperhatikan kondisi terkini di kalurahan-kalurahan," ujar Umaruddin Masdar.
Ia kemudian mencontohkan, dampak pemotongan anggaran terlihat pada Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan yang alokasinya berkurang dari Rp 50 juta menjadi Rp 40 juta per padukuhan. Kondisi ini disebutnya menyulitkan pemerintah kalurahan dalam menjaga konsistensi program, sekaligus memicu kekecewaan di kalangan warga.
Umaruddin, menyampaikan berbagai temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pembahasan kebijakan anggaran ke depan. DPRD DIY berharap kebijakan fiskal tetap memberikan ruang bagi kalurahan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat ekonomi lokal, serta melindungi kesejahteraan masyarakat di DIY.
"Monitoring ini penting untuk memastikan sejauh mana pemotongan Dana Desa berdampak pada pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di kalurahan. Kami akan bantu sampaikan kepada teman-teman DPR-RI di Komisi V untuk memperhatikan kondisi terkini di kalurahan-kalurahan," ujarnya.
