2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mendesak semua warga Amerika untuk segera meninggalkan lebih dari selusin negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi dan Qatar. Perintah ini dikeluarkan di tengah meningkatnya serangan AS-Israel terhadap Iran.
Peringatan yang dikeluarkan pada hari Senin (3/3/2026) itu muncul setelah Departemen Luar Negeri, dalam beberapa hari terakhir, memperbarui imbauan perjalanan untuk beberapa negara di kawasan tersebut dan merekomendasikan untuk tidak melakukan perjalanan.
Peringatan terbaru ini berlaku untuk Bahrain, Mesir, Iran, Irak, Israel, Tepi Barat dan Gaza yang diduduki, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat Arab, dan Yaman.
Dalam sebuah pernyataan yang diposting di X, Mora Namdar, asisten sekretaris Departemen Luar Negeri untuk urusan konsuler, mengatakan bahwa warga negara AS harus "SEGERA BERANGKAT" dari negara-negara yang terdaftar menggunakan transportasi komersial yang tersedia karena risiko keselamatan yang serius.
Kedutaan Besar AS di Amman, Yordania, mengumumkan pada Senin pagi bahwa personelnya telah meninggalkan lokasi diplomatik tersebut karena adanya ancaman.
Patty Culhane dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Washington DC, mencatat cara yang tidak biasa dari pengumuman di media sosial oleh seorang pejabat Departemen Luar Negeri.
“Fakta bahwa Departemen Luar Negeri merujuk kita pada sebuah cuitan dari seorang asisten menteri luar negeri, dan ini belum tentu merupakan kebijakan resmi –tetapi mungkin mereka mengatakan itu adalah kebijakan resmi– ini sama sekali bukan cara yang biasanya dilakukan,” kata Culhane.
“Ini benar-benar aneh. Saya belum pernah melihat hal seperti ini selama saya meliput berita di Washington,” katanya.
“Bukan begini caranya. Departemen Luar Negeri memiliki proses yang sangat kompleks untuk memberi tahu warga Amerika di tempat-tempat tersebut bahwa mereka perlu pergi. Itu belum terjadi. Itu bukan kebijakan resmi pemerintah, setidaknya tampaknya belum, karena bukan begini cara mereka mengumumkan kebijakan resmi pemerintah,” tambah Culhane.
