56 minutes ago
1
Oleh: Buya Anwar Abbas*)
Sila pertama dalam Pancasila adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa." Sila pertama ini, menurut wakil presiden pertama RI Mohammad Hatta, harus menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita serta menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat.
Menurut Bung Hatta, pengakuan untuk berpegang pada dasar "Ketuhanan Yang Maha Esa" akan menjadi bermasalah, bahkan kehilangan maknanya, apabila tidak diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Karena itu, setiap warga negara dituntut untuk meneladan sifat-sifat yang dipujikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti kasih sayang dan keadilan.
Implikasi logis dari pengakuan kita terhadap dasar "Ketuhanan Yang Maha Esa", hemat Bung Hatta, mewajibkan kita untuk membangun persahabatan dan persaudaraan antar-sesama manusia dan bangsa-bangsa.
Di samping itu, pengakuan kita terhadap sila pertama tersebut juga akan mewajibkan kita untuk membela kebenaran dan keadilan. Demikian pula, hal itu mengharuskan kita berbuat baik, memiliki sifat jujur dan suci, serta mencintai keindahan.
Artinya, kalau kita ingin menjadikan diri insan Pancasilais, kita dituntut untuk menentang segala bentuk kedustaan dan kezaliman, serta berusaha memperbaiki segala kesalahan. Kita hendaknya membasmi segala bentuk kecurangan dan perbuatan kotor lainnya serta meniadakan segala hal yang buruk.
Untuk itu, kata Bung Hatta, kita harus mau menerima bimbingan dari Zat Yang Maha-sempurna. Jika itu dapat kita lakukan, maka bimbingan dari-Nya akan dapat membentuk diri kita menjadi manusia-manusia Indonesia yang berkarakter baik serta mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.
Hal inilah yang tampaknya kini kian menipis atau bahkan sudah tampak menghilang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebab, rakyat dan terutama para pemimpin tidak lagi menjadikan ajaran dari agamanya atau Tuhannya sebagai pedomannya. Justru, hawa nafsu dan kepentingan diri serta kelompok lebih dituruti.
Maka terjadilah berbagai praktik tidak terpuji, seperti bersimaharajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), politik uang, dan egoisme golongan. Para pemimpin, alih-alih mengindahkan amanah rakyat, justru tunduk pada kepentingan pemilik modal, bukan kepada kebenaran dan keadilan. Ini berimplikasi pada kurangnya transparansi dan akuntailitas, serta hal-hal yang tidak terpuji dan terlarang lainnya.
Ada peribahasa orang Minangkabau dan Melayu yang perlu kita camkan dan terapkan dengan baik. "Bila sesat di ujung jalan, maka surut atau kembalilah ke pangkalnya."
Artinya, bila kita telah terlanjur melakukan kesalahan atau melangkah terlalu jauh ke arah yang salah, maka langkah terbaik yang harus kita lakukan adalah kembali ke awal.
Dalam hal ini, awal itu adalah sila pertama dari falsafah bangsa kita, Pancasila. Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa."
Hendaknya kita menjadikan sila tersebut sebagai dasar yang memimpin dan membimbing kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di negeri yang sama-sama kita cintai ini.
*) Dr H Anwar Abbas MM MAg atau yang akrab disapa Buya Anwar Abbas merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Dosen tetap Prodi Perbankan Syariah FEB UIN Syarif Hidayatullah ini juga adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
