3 months ago
36
Jakarta, CNBC Indonesia - Berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) saat ini sedang dihadapkan dengan situasi yang cukup sulit karena pemangkasan anggaran. Hal ini berdampak buruk bagi berbagai proyek yang digadang-gadang akan dilakukan di tahun ini.
Sebagai informasi, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memangkas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp306 triliun.
Hal ini diatur dalam diktum ketiga Inpres 1/2025. Diktum ketiga menyebutkan seluruh menteri dan pimpinan lembaga melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai besaran yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
Penerbitan Inpres 1/2025 ini ditujukan bagi para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, dan para Bupati atau Wali Kota. Inpres ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Identifikasi rencana efisiensi itu meliputi belanja operasional dan non operasional sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
"Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial," ungkap Inpres tersebut.
Dengan pemangkasan anggaran tersebut, maka proyek-proyek besar yang pada awalnya menjadi andalan pemerintah, berpotensi tidak menjadi fokus utama.
1. Ibu Kota Nusantara (IKN)
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti mengatakan pemotongan anggaran kementerian juga akan berdampak kepada proyek Ibu Kota Nusantara.
"Semuanya kena, nggak ada yang nggak kena deh. Kita ikuti dulu aja," ujar Diana di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (31/1/2025).
Namun ia tidak menjelaskan secara rinci dampak apa saja yang akan dirasakan oleh IKN.
Adapun Diana dan pihaknya masih melihat apakah pemangkasan anggaran ini berdampak pada mundurnya pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Namun ia memastikan bahwa saat ini IKN telah siap untuk ditempati oleh para ASN.
"Kalau dipotongnya iya, tapi untuk pemindahannya mungkin dengan MenPANRB ya," ujarnya.
Diana mengatakan pemotongan anggaran kementerian PU dari APBN akan mencapai 80% atau diperkirakan sekitar Rp 81 triliun.
"Dari anggaran kan, pagunya kalau nggak salah Rp 110 an. Berarti dipangkas Rp 81 triliun," ujar Diana di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (31/1/2025).
Adapun Diana menjelaskan pemotongan anggaran tersebut di luar belanja pegawai, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Hibah Luar Negeri (HLN), dan Surat Berharga Syariah Negara.
"Pegawai tidak, yang tetap itu adalah untuk PHLN, HLN, kemudian SBSN, itu tetap semuanya, dan pegawai," ujar Dian.
Lebih lanjut, Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU), Dody Hanggodo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025) menyampaikan bahwa realisasi anggaran IKN tampaknya belum ada semua.
""Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua, kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua. Kok tanya progres gimana sih, anggarannya yang nggak ada," kata Dody
Di lain sisi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029, yang akan digunakan secara bertahap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
"Terkait IKN, pembangunan ini dipastikan akan berlanjut. Presiden juga telah memastikan alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahun 2025 hingga 2029. Anggaran tersebut akan digunakan sesuai dengan tahapan dan rencana yang telah disusun sejak awal," ujar Menteri AHY dalam keterangannya, seperti dikutip dari presidenri.go.id, Kamis (6/2/2025).
Menteri AHY juga menyampaikan bahwa setelah menyelesaikan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, fokus kini beralih ke pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif.
"Jadi, ada beberapa penyesuaian yang tentu membutuhkan waktu. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan setelah itu bisa segera dibangun," jelasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 466 triliun. Namun, pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 19% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari total dana yang dibutuhkan, menurut situs resmi proyek tersebut.
Prioritas pembangunan meliputi jalan utama, infrastruktur sanitasi air, istana presiden dan kantor wakil presiden, menurut Kementerian Pekerjaan Umum.
2. Distribusi Pangan & Stabilisasi Harga
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi salah satu lembaga pemerintah yang telah melaksanakan instruksi presiden tersebut. Berdasarkan penuturan Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, anggaran Bapanas dipotong hampir 60% dari pagu sebelumnya, yang semula Rp 329,9 miliar kemudian dipotong sekitar Rp 198,4 miliar.
"Iya, kena (pemangkasan anggaran) semua. Kita kena pemangkasan hampir 60% dari pagu sebelumnya (anggaran yang semula Rp 329,9 miliar dipotong sekitar Rp 198,4 miliar)," ujar Ketut saat ditemui di Hotel Manhattan Jakarta, Senin (3/2/2025).
Kendati anggaran Bapanas mengalami pemangkasan yang cukup besar, Ketut meyakinkan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas penting yang menyentuh masyarakat.
Kepala BapanasArief Prasetyo Adi menanggapi hal ini dengan santai. Menurutnya, efisiensi anggaran adalah hal yang wajar, mengingat kondisi ekonomi saat ini yang membutuhkan prioritas di berbagai sektor.
"Nggak apa-apa, kan semua kementerian/lembaga ada efisiensi, nggak apa-apa. Badan pangan tentunya sangat memahami kondisi hari ini sehingga ada prioritas-prioritas di tempat lain yang lebih baik," kata Arief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Rabu(5/2/2025).
"Anggaran Bapanas sekarang tinggal sekitar Rp191 miliar," imbuhnya.
Meski terdengar besar, Arief memastikan pemangkasan ini tidak mengganggu program-program utama, khususnya yang berkaitan dengan distribusi pangan dan stabilisasi harga seperti pasar murah. Bapanas, sambungnya, telah menyesuaikan prioritas, termasuk memangkas anggaran untuk perjalanan dinas dan kegiatan lainnya.
3. Pembangunan dari Desa dan Membangun dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
Anggaran Kementerian Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal(Kemendes dan PDT) ternyata tak luput, juga ikut terpangkas triliunan.
"APBN Tahun 2025 yang pernah kita sahkan sebesar Rp2.192.387.697.000 diefisiensi sebesar Rp1.034.396.000.000. Maka, APBN Tahun 2025 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal setelah diefisiensi menjadi Rp1.157.991.697.000," kata Lasarus saat rapat kerja dengan beberapa Menteri di Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Lebih dari Rp1 triliun anggaran Kementerian ini dipangkas sebagai bentuk efisiensi. Hal ini terlihat kontraproduktif dengan Astacita Presiden Prabowo yang menginginkan pembangunan dari desa dan membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Hal itu tertuang dalam Astacita keenam dari Presiden Prabowo
"Astacita yang keenam, membangun dari desa, membangun dari bawah bisa kosong. Ini desa bicaranya. Jembatan gantung adanya di desa. Ini maksud saya, sebelum kita memberikan persetujuan, saya usul kita pendalaman," Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(rev/rev)
