Anggaran MBG Tambah Rp100 T, Ini yang Bakal Terjadi ke Ekonomi RI!

Jakarta, CNBC Indonesia - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) siap ditambah Rp100 triliun untuk dapat disukseskan dengan harapan target yang lebih luas.

Pemerintah resmi menaikkan anggaran program MBG pada 2025, dari yang sebelumnya ditetapkan senilai Rp71 triliun, menjadi Rp171 triliun.

Tambahan anggaran untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kamis (30/1/2025).

Ia mengatakan, penambahan anggaran MBG itu ialah untuk melipatgandakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG itu merupakan dapur tempat memasak menu makanan yang dibagikan dalam program MBG.

Ditambah Rp 100 triliun maka jadi Rp171 triliun, jumlah sentranya akan meningkat, maka saya berharap ini akan menimmbulkan multiplier yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani.

Baru-baru ini, Sri Mulyani kembali menegaskan dalam Mandiri Investment Forum 2025 yang diselenggarakan pada 11 Februari 2025 bahwa perlunya penguatan daya saing dan kemakmuran lewat penguatan kualitas penerapan MBG.

Dalam presentasinya, ia menyebutkan bahwa negara akan menjamin keberlangsungan dan akuntabilitas program ini.

MBG diharapkan dapat memastikan makanan yang tepat nutrisi sejak usia dini, dilaksanakan secara bertahap hingga menjangkau seluruh wilayah dengan pemerintahan yang akuntabel, serta terjadinya peningkatan kualitas pendidikan serta pembentukan pasokan rantai perekonomian yang berkeadilan antar wilayah di Indonesia.

Berikut ini, tiga target objektif dari program MBG:

Percepatan Program MBG

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengungkap bahwa pihaknya senantiasa mendukung program pemerintah untuk mencapai visi Indonesia emas 2045. Salah satunya terkait program makan bergizi gratis atau MBG.

OJK lanjut Mahendra akan melakukan optimalisasi kebijakan di sektor jasa keuangan (SJK) agar SJK ke depan bisa memainkan perannya sehingga bisa mendorong perekonomian nasional.

"Kami mengarahkan sjk untuk mengambil peran mendorong pertumbuhan mengingat keterbatasan anggaran pemerintah," ujar Mahendra dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan, Selasa, (11/2/2025).

Adapun dukungan untuk MBG dan ketahanan pangan yang dilakukan OJK yakni lewat kebijakan kemudahan akses pembiayaan, kredit untuk melayan dan UMKM, serta asuransi.

Percepatan dan perluasan program MBG juga dilakukan oleh Bendahara Negara supaya dapat segera dinikmati oleh masyarakat dalam jumlah banyak dan berkualitas.

Dengan tambahan Rp100 triliun, Kemenkeu menargetkan opsi ekspansi yang dibagi menjadi dua, yaitu moderat dan optimistis.

Apabila sesuai rencana, maka jumlah SPPG (dapur tempat memasak menu makanan yang dibagikan dalam program MBG) diperkirakan akan bertambah setidaknya 15.000 (untuk target moderat) dan 28.000 (untuk target optimistis).

Untuk memastikan 28.000 SPPG dapat beroperasi pada 2026, persiapan harus dimulai pada 2025 dengan optimalisasi alokasi anggaran tambahan pada 2025.

Begitu pula dengan jumlah penerima manfaat yang diperkirakan mengalami lonjakan yang signifikan menjadi 40 juta pelajar, wanita hamil, dan balita (untuk target moderat) dan 82,9 juta pelajar, wanita hamil, dan balita (untuk target optimistis).

Program ini diekspektasikan mampu memberikan dampak yang signifikan baik terhadap kontribusi ke PDB, keterlibatan tenaga kerja, serta pengurangan kemiskinan.

Kemenkeu memperkirakan kontribusi kepada PDB sebesar 0,7%, keterlibatan tenaga kerja sekitar 185 ribu, dan pengurangan kemiskinan sebesar 0,19 poin persentase.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(rev/rev)