2 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Bareskrim Polri menetapkan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang dilaporkan Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana tidak memenuhi unsur pidana untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Selain itu, Bareskrim juga menyatakan skripsi yang ditulis Presiden ke-7 RI, Joko Widodo saat menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah asli atau identik.
Skripsi yang ditulis Jokowi itu diketahui berjudul: Studi tentang kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Atas skripsi tersebut telah diuji Puslabfor dengan pembanding skripsi rekan-rekan senior dan junior Bapak Joko Widodo," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Kamis (22/5).
Djuhandhani mengatakan penelitian atau pengujian terhadap skripsi Jokowi itu dilakukan mulai dari Bab I sampai terakhir. Hasilnya, ditemukan fakta bahwa mesin ketik yang digunakan untuk menulis skripsi itu adalah tipe Pica.
"Khusus lembar pengesahan skripsi, dibuat dengan handpress letterpress, sehingga apabila diraba tulisannya tidak rata atau cekung," ujarnya.
Djuhandhani menyebut hasil uji labfor itu juga sesuai dengan keterangan dari pemilik percetakan saat itu, yakni tidak ada proses cetak lain selain menggunakan mesin ketik dan alat cetak handpress atau letterpress.
Dari hasil penyelidikan, kata dia, skripsi Jokowi itu juga dilakukan digitalisasi pada tahun 2016 dan diunggah tahun 2019 oleh admin perpustakaan UGM. Hal ini berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input.
Djuhandhani menerangkan aplikasi ETD UGM mulai beroperasi pada tahun 2010. Kemudian, data skripsi yang diunggah untuk mahasiswa Fakultas Kehutanan baru sampai tahun kelulusan 1990.
"Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan ada yang menjadi tokoh nasional, menjadi presiden, oleh admin diupload dan itu hanya satu-satunya yang diupload, sementara yang lainnya kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990," tutur Djuhandhani.
Djuhandani mengatakan Bareskrim akhirnya tidak menemukan tindak pidana dalam laporan dugaan ijazah palsu Jokowi. Setelah gelar perkara, Bareskrim pun memutuskan menghentikan penyelidikan laporan tersebut.
"Telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana," kata Djuhandhani.
Sebelumnya, pada Selasa (20/5), Jokowi datang ke markas Bareskrim untuk mengklarifikasikan ijazah pendidikan yang telah ditempuhnya.
Sebelumnya, Jokowi melalui tim kuasa hukumnya telah menyerahkan ijazah asli SMA dan universitasnya kepada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri pada Jumat (9/5). Kala itu, Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengatakan penyerahan itu dalam rangka adanya aduan dari Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana terkait dugaan ijazah S1 Jokowi palsu.
Usai mendatangi Bareskrim, Jokowi menyatakan siap menunjukkan ijazah miliknya dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dituding palsu oleh sejumlah pihak.
Jokowi menyebut ijazah miliknya itu tidak akan ditunjukkan secara sembarangan kepada publik dan baru dilakukan di persidangan jika diperintah oleh Majelis Hakim.
"Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh Hakim," ujarnya di markas areskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa lalu.
Jokowi mengaku dirinya sedih apabila kasus dugaan ijazah palsu yang dialamatkan kepada dirinya terus berlanjut hingga persidangan.
Akan tetapi, ia menyebut proses hukum tetap harus dilanjut lantaran tudingan ijazah palsu itu dinilai sudah keterlaluan dan sangat mengganggu dirinya.
"Saya itu sebetulnya ya, sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya inikan sudah keterlaluan jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya," tuturnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga berharap kasus dugaan ijazah palsu yang menyeretnya bisa dengan jelas dan gamblang di tangan penegak hukum atau pengadilan.
"Ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang, lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya, di mana saya menunjukkan ijazah saya itu, ya di pengadilan nanti," ujarnya.
(dis/kid)
