3 weeks ago
25
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melaporkan pendapatan lebih dari US$2,2 miliar atau sekitar Rp35,8 triliun sepanjang tahun pertama masa jabatan keduanya. Menariknya, sumber penghasilan terbesar Trump bukan berasal dari gaji sebagai presiden, melainkan dari bisnis mata uang kripto yang menyumbang sekitar US$1,4 miliar atau setara Rp22,8 triliun.
Berdasarkan dokumen pengungkapan keuangan tahunan yang dirilis Office of Government Ethics, sebagian besar lonjakan kekayaan Trump berasal dari berbagai usaha aset digital, termasuk World Liberty Financial dan penjualan memecoin bermerek Trump.
Menurut laporan sejumlah media Amerika pada 30 Juni 2026, sekitar US$800 juta (sekitar Rp13 triliun) berasal dari World Liberty Financial, terdiri atas pendapatan penjualan token, pelepasan kepemilikan bisnis, serta transaksi lainnya. Sementara itu, lisensi dan penjualan memecoin Trump menghasilkan sekitar US$635 juta atau sekitar Rp10,3 triliun.
Di luar bisnis kripto, kerajaan properti Trump juga masih menjadi mesin uang yang besar. Pendapatan dari lapangan golf dan resor miliknya meningkat sekitar 15 persen menjadi lebih dari US$500 juta atau sekitar Rp8,1 triliun sepanjang 2025. Resor Mar-a-Lago sendiri menghasilkan sekitar US$77 juta atau sekitar Rp1,25 triliun.
Dokumen pengungkapan keuangan itu juga menunjukkan portofolio investasi Trump terus membesar. Nilai aset investasinya diperkirakan mencapai sedikitnya US$858 juta atau sekitar Rp13,9 triliun, setelah melakukan lebih dari 20.000 transaksi investasi selama setahun terakhir.
Meski demikian, besarnya pendapatan dari bisnis kripto memunculkan kembali sorotan mengenai potensi konflik kepentingan. Pasalnya, pemerintahan Trump dalam beberapa bulan terakhir mengambil sejumlah kebijakan yang lebih ramah terhadap industri aset digital, termasuk pelonggaran regulasi dan dukungan terhadap pengembangan pasar kripto di AS.
Menanggapi kritik tersebut, Gedung Putih menegaskan Presiden Trump dan keluarganya tidak melakukan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan selama menjalankan pemerintahan.
"Presiden maupun keluarganya tidak pernah terlibat, dan tidak akan pernah terlibat, dalam konflik kepentingan apa pun," kata juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, sebagaimana dikutip Reuters.
