1 hour ago
1
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah pusat menyiapkan dana darurat untuk penanggulangan banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Namun, hingga kini pemerintah masih menunggu pengajuan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Purbaya menyebut BNPB sebenarnya telah memiliki alokasi anggaran awal yang cukup besar untuk penanganan darurat. “Kami masih tunggu. Mereka sudah punya uang di anggaran mereka Rp 500 miliar lebih, mungkin belum habis. Tapi kita sediakan nanti kalau diperlukan lebih banyak dari itu,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks DPR RI Senayan, Kamis (4/12/2025).
Ia menegaskan, kucuran tambahan dari pemerintah pusat baru akan dilakukan bila kebutuhan BNPB melampaui dana yang tersedia saat ini. Pemerintah, kata dia, memastikan proses respons bencana tidak terkendala dukungan fiskal.
Terkait pos pendanaan, Purbaya menekankan sumber utama sementara tetap berasal dari cadangan BNPB. “Pos anggarannya mereka, cadangan punya BNPB,” katanya.
Sebelumnya, Purbaya juga menegaskan kesiapannya mengeluarkan dana cadangan negara bila diperlukan berdasarkan aturan Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB) yang merupakan skema pendanaan risiko bencana yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021. Skema ini dirancang untuk memperkuat ketahanan fiskal sehingga pembiayaan bencana besar tidak semata bergantung pada alokasi tahunan APBN/APBD.
Di sisi lain, desakan agar pemerintah pusat menetapkan status darurat bencana nasional menguat menyusul kerusakan luas akibat banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sejumlah pihak menilai skala dampak telah melampaui kapasitas pemerintah daerah, meski status tanggap darurat lokal sudah diberlakukan. Pemerintah pusat masih melakukan pemantauan lapangan sebelum mengambil keputusan lanjutan.
