1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah fokus pada kecepatan penanganan korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.
Sudah 10 hari, sejak 25 November 2025, air bah dari DAS Batang Toru menerjang pemukiman di Sibolga, Tapanuli, Sumut. Lalu banjir lumpur di Pasaman, Agam, Solok, Sumbar dan banyak kabupaten di Aceh. Tetapi, sampai hari ini, penanganan masih belum optimal.
“Setiap korban jiwa bukan sekadar angka statistik. Ini darurat kemanusiaan dan negara harus hadir sepenuhnya. Karena skala bencana sudah melampaui kapasitas kemampuan provinsi,” kata Sultan dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025)
Sebagai darurat kemanusiaan, ia menegaskan, yang dibutuhkan sekarang Kecepatan evakuasi, pembukaan akses, kecepatan distribusi logistik, penanganan kesehatan, penampungan pengungsi dan membangun kembali, agar masyarakat bisa beraktivitas normal.
Sultan merujuk data BNPB pada Kamis, 4 Desember 2025 pagi. Tercatat 780 korban meninggal dan 564 orang hilang. Ada ratusan ribu pengungsi yang kondisinya memprihatinkan.
Menurutnya, skala dampak ini menunjukkan bahwa penanganan pemerintah harus dilakukan dengan kekuatan nasional tanpa menunggu perdebatan status bencana.
“Utamakan penangan pada para korban bencana. Negara harus hadir dan penuh empati. Menjaga nyawa manusia prioritas utama. Menolong yang hidup, menemukan yang hilang, dan mencegah korban tambahan setelah proses evakuasi,” jelas Sultan.
Lebih jauh, mantan wagub Bengkulu ini menegaskan bencana banjir dan longsor di 3 provinsi ini, adalah krisis ekologis, bukan sekadar bencana alam. Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera audit total, sekaligus evaluasi dalam tata kelola lingkungan.
Ia tidak menampik, ada curah hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar di Pulau Sumatera bagian utara. Namun jika ekosistem dan ekologi di hulu DAS Batang Toru kondisinya tidak rusak, ceritanya tidak seperti ini.
Aktivitas ekstraktif, pembukaan lahan, dan pelanggaran tata ruang itulah faktor yang membuat wilayah hilir tidak mampu menahan volume air besar.
Adapun audit total yang dimaksud DPD RI, kata Sultan, audit lingkungan, audit tambang, dan audit tata ruang secara menyeluruh. Ia menegaskan, seluruh hasil audit harus dibuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan pemenuhan hak masyarakat mendapatkan informasi.
Penerima Bintang Republik Indonesia Utama ini menjelaskan, bencana ini juga tidak terlepas dari aktivitas sosial ekonomi yang tidak seimbang, yang disebut Presiden Prabowo Subianto sebagai "serakahnomics".
“Kita harus jujur ada campur tangan manusia yang mengganggu keseimbangan alam. Ketika hulu rusak, hilir pasti menjadi korban,” ujar Sultan
Ia mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. Menurutnya, ini menunjukkan ekosistem hutan merupakan bagian dari agenda pertahanan nasional yang strategis.
DPD RI tidak ingin mendorong saling menyalahkan apalagi mencari kambing hitam tetapi perlu efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan.
"Saya menilai pengawasan dan penegakan hukum yang lemah selama bertahun-tahun harus dikoreksi lewat tindakan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan," tegas pria yang pernah menjabat sebagai Ketua HIPMI Bengkulu ini.
Ia memastikan, DPD RI akan mengawal proses pemulihan di tiga provinsi terdampak, termasuk harmonisasi tata ruang antarwilayah serta percepatan pemulihan ekonomi warga. DPD berkomitmen mengawasi implementasi kebijakan secara langsung di lapangan.
"Sekali lagi, DPD RI meminta percepatan evakuasi, logistik, akses jalan, layanan kesehatan, serta pemulihan warga, karena skala bencana telah melampaui kapasitas daerah," ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Sultan mendorong paradigma Green Democracy sebagai arah baru pembangunan nasional. "Keputusan politik harus berpihak pada keselamatan rakyat dan keberlanjutan alam, karena bumi tidak bisa membela dirinya sendiri."
