RI Pernah Mau Tarik Tol Selat Malaka, Alasannya Ancaman Bajak Laut

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia kembali memantik perhatian global setelah wacana pengenaan tarif terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka mencuat ke publik.

Di tengah meningkatnya kesadaran akan posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dunia, muncul dorongan untuk memonetisasi keunggulan geografis tersebut.

Namun di sisi lain, komitmen terhadap hukum internasional dan tekanan dari negara tetangga membuat langkah ini tidak sesederhana yang dibayangkan.

Indonesia kini harus memilih menjadi pemain aktif yang mengambil keuntungan, atau tetap sebagai penjaga stabilitas jalur global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terpikir untuk memungut pajak terhadap jalur pelayaran di Selat Malaka, sebagaimana yang mau dilakukan oleh Iran di Selat Hormuz.
Kata dia, kebijakan itu bisa saja dilakukan, mengingat Indonesia selama ini memiliki posisi perairan strategis, sebagaimana kerap disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

"Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?" kata Purbaya dalam acara Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menganggap, konsep pemajakan terhadap jalur perdagangan dunia di Selat Malaka itu bisa saja dilakukan, dengan kerja sama kolektif bersama Malaysia dan Singapura yang terletak juga di kawasan itu.

"Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz kata. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang," ujar Purbaya.

Meski begitu, ia mengakui konsep pemajakan jalur itu belum tentu bisa dilakukan dan tak mudah direalisasikan. Meskipun, porsi jalur perairan di Selat Malaka paling besar berada di daerah Indonesia.

"Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai main ofensif. Tapi tetap terukur," ujar Purbaya.

Selat Strategis dan Godaan Monetisasi

Indonesia berada di jantung jalur perdagangan dunia. Selain Selat Malaka, terdapat juga Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar yang menjadi alternatif penting pelayaran global.

Berikut pemodelan dari The Economist terhadap skenario agresif yang bisa diterapkan kepada selat-selat Indonesia:

Wacana pungutan sebenarnya bukan hal baru. Pada pertengahan 2000-an, maraknya pembajakan di pesisir Sumatera mendorong Indonesia mengusulkan biaya bagi kapal yang melintas untuk mendanai keamanan.

Namun kini, motivasinya mulai bergeser dari isu keamanan menjadi potensi pemasukan ekonomi.

Beberapa kasus pembajakan pernah terjadi. Laporan pembajakan tahun 2004 dari International Maritime Bureau (IMB) menyebut tsunami yang menghantam Sumatra diduga merusak basis para perompak dan menewaskan sebagian pelaku. Kehadiran besar angkatan laut juga sempat menekan aksi bajak laut di Selat Malaka. Namun, hanya dalam empat hari pada Maret 2005, tiga serangan baru menandai kembalinya pembajakan di kawasan tersebut.

Pada 11 Maret 2005, sekelompok perompak mencoba naik ke kapal kargo di Selat Singapura, tetapi gagal karena kru menyalakan alarm dan menyemprotkan air.

Pada 12 Maret 2005 sebanyak 35 perompak bersenjata menyerang kapal tanker Indonesia dan menyandera kapten serta kepala mesin untuk meminta tebusan.

Pada 14 Maret 2005, perompak menyerang kapal tunda berbendera Jepang dan menculik tiga awak kapal.

Banyak Negara Ketar-Ketir

Gagasan ini langsung memicu kekhawatiran, terutama dari Singapura yang memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia di ujung selat. Bagi Singapura, setiap hambatan atau biaya tambahan di Selat Malaka berpotensi mengganggu arus perdagangan dan menurunkan daya saingnya.

Pada 22 April, menteri luar negeri Malaysia dan Singapura secara terbuka menyampaikan bahwa tidak boleh ada tindakan unilateral di jalur perairan tersebut.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan bahwa hak lintas di selat internasional merupakan hak yang dijamin untuk semua pihak. Ia juga menyatakan bahwa negaranya tidak akan ikut serta dalam upaya apa pun untuk menutup, mengganggu, atau mengenakan pungutan di kawasan tersebut.

Kekhawatiran ini juga diperparah oleh dinamika global. Langkah Iran di Selat Hormuz menunjukkan bahwa jalur laut bisa menjadi alat tekanan geopolitik, bahkan tanpa kekuatan militer besar. Hal ini membuat wacana Indonesia semakin sensitif di mata dunia.

Tarik-Menarik di Dalam Negeri

Di dalam negeri, pandangan pemerintah belum sepenuhnya seragam. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia bukan negara pinggiran, melainkan berada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia.

Sejalan dengan itu, Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan mengapa kapal yang melintas tidak dikenakan biaya, bahkan membuka kemungkinan skema pembagian dengan Malaysia dan Singapura. Ia mendorong Indonesia untuk tidak lagi bersikap defensif, melainkan mulai bermain lebih ofensif dengan tetap terukur.

Dukungan juga datang dari Laksamana Madya Irvansyah-Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang melihat laut sebagai sumber pendapatan masa depan dan menganalogikan Selat Malaka seperti "jalan tol" yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara ekonomi.

Namun, pendekatan tersebut diimbangi oleh sikap hati-hati dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono. Ia menegaskan bahwa Indonesia terikat pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yang menjamin hak lintas damai bagi kapal asing sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Mengapa Selat Malaka Penting?

Selat Malaka merupakan salah satu jalur laut paling penting di kawasan. Selat ini menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik melalui Laut China Selatan, sekaligus menjadi rute laut terpendek dari kawasan Teluk Persia menuju pasar-pasar utama di Asia. Karena itu, Selat Malaka selama ini menjadi jalur utama bagi arus energi dan barang ke Asia Timur.

Besarnya peran Selat Malaka terlihat dari tingginya lalu lintas kapal yang melintas di jalur ini.

Dalam setahun, sekitar 82 ribu kapal melewati Selat Malaka. Bukan hanya itu, lebih dari 40% perdagangan global juga melintasi jalur ini. Angka tersebut menunjukkan bahwa Selat Malaka bukan sekadar jalur pelayaran biasa, melainkan salah satu urat nadi perdagangan dunia.

Dari sisi energi, peran Selat Malaka juga sangat besar. Menurut EIA, lebih dari 20 juta barel minyak dan petroleum liquids melintasi selat ini setiap hari.

Sementara itu, IEA menegaskan bahwa Selat Malaka merupakan salah satu choke point energi paling penting di kawasan. Jalur ini juga sangat vital bagi perdagangan gas, karena Jepang dan Korea Selatan bergantung pada Selat Malaka untuk sebagian pasokan LNG mereka.

Namun, pentingnya Selat Malaka juga dibarengi dengan sejumlah keterbatasan. Jalur ini tidak selalu ideal bagi kapal-kapal tanker berukuran sangat besar.

Karena adanya karang dan perairan dangkal di beberapa titik, kapal dengan draft dalam seperti VLCC dan ULCC kerap memilih jalur lain yang lebih aman. Meski begitu, Selat Malaka tetap menjadi jalur utama yang sangat menentukan kelancaran perdagangan dan pasokan energi di kawasan.

(mae/mae)

Add as a preferred
source on Google