Reposisi Pendidikan Kependudukan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo saat ini menyasar target pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen yang diharapkan dapat tercapai dengan adanya tiga instrumen penggerakan ekonomi baru berupa  program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan Danantara.  Di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat satu pertanyaan strategis yang harus dijawab oleh bangsa ini, apakah pertumbuhan tersebut telah diiringi dengan kesiapan kualitas manusianya? 

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2025 menunjukkan bahwa dinamika kependudukan Indonesia semakin kompleks yang ditandai oleh perubahan struktur penduduk, mobilitas yang tinggi, tantangan ketenagakerjaan, hingga persoalan kualitas pendidikan dan kesehatan reproduksi remaja. 

Dalam perspektif kebijakan publik, pendidikan kependudukan tidak lagi dapat dipandang sebagai aktivitas tambahan atau sekadar penyuluhan normatif. Pendidikan kependudukan harus ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang sadar demografi, sadar risiko sosial, serta mampu mengambil keputusan kehidupan secara bertanggung jawab. 

Data dan Fakta

SUPAS 2025 menegaskan bahwa Indonesia sedang menghadapi momentum bonus demografi yang menentukan arah masa depan bangsa. Penduduk usia kerja mencapai 219,54 juta orang dengan angkatan kerja sebesar 154,91 juta orang. Namun, kualitas sumber daya manusia masih menghadapi tantangan serius.

Sekitar 35,49 persen penduduk bekerja masih berpendidikan SD ke bawah, sementara penduduk bekerja berpendidikan Diploma hingga S3 baru mencapai sekitar 13,13 persen. Ini menunjukkan bahwa bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban demografi apabila tidak diintervensi melalui pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi masa depan. 

Apa urgensi pendidikan kependudukan? Pendidikan kependudukan bukan sekadar mengajarkan angka fertilitas atau struktur umur penduduk, melainkan membangun kesadaran kolektif mengenai hubungan antara jumlah penduduk, kualitas keluarga, kesehatan reproduksi, ketahanan ekonomi, lingkungan, hingga keberlanjutan pembangunan. 

Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa persoalan remaja Indonesia semakin multidimensional. Data pendidikan kependudukan tahun 2025 menunjukkan angka bullying di sekolah meningkat dari 194 kasus pada 2022 menjadi 573 kasus pada 2024. Angka putus sekolah masih terjadi pada seluruh jenjang pendidikan, sementara kesehatan mental remaja menunjukkan situasi yang memprihatinkan dengan sekitar 34,9 persen remaja mengalami persoalan kesehatan mental. Persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif pendidikan formal, tetapi membutuhkan penguatan literasi kehidupan, pengasuhan keluarga, serta edukasi sosial berbasis komunitas. 

Reposisi Pendidikan Kependudukan

Dalam konteks tersebut, kehadiran program pendidikan kependudukan menjadi krusial sebagai langkah visioner. Program ini seyogyanya berintegrasi dengan sistem pendidikan formal, non formal maupun informal seperti Pusat Edukasi Isu Kependudukan bagi Masyarakat (PESAT) dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. PESAT tidak hanya membangun pusat edukasi, tetapi juga mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam sekolah, perguruan tinggi, komunitas, Kampung Keluarga Berkualitas, hingga ruang digital masyarakat. Pendekatan ini penting karena tantangan kependudukan hari ini tidak lagi bersifat sektoral, melainkan lintas bidang dan lintas generasi. 

Keberhasilan pendidikan kependudukan Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan akar rumput, yaitu para Penyuluh KB dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Per April 2026, Indonesia memiliki 17.299 Penyuluh KB/PLKB yang menjadi ujung tombak penggerak pembangunan keluarga dan edukasi kependudukan di masyarakat. Didukung oleh 6.463 Balai Penyuluhan KB dan lebih dari 77 ribu Kampung KB, mereka bekerja dalam ruang sosial yang seringkali tidak terlihat, tetapi memiliki dampak strategis terhadap perubahan perilaku masyarakat. 

Dalam paradigma pembangunan modern, Penyuluh KB dan PLKB tidak lagi sekadar identik dengan program kontrasepsi. Mereka telah bertransformasi menjadi fasilitator pembangunan manusia yang ikut menggandeng sekolah di dalam Gerakan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang merupakan bagian dari PESAT. Mereka mendampingi keluarga muda memahami pengasuhan anak, mengedukasi remaja mengenai kesehatan reproduksi, menggerakkan sekolah siaga kependudukan, hingga memperkuat literasi keluarga di era digital. Mereka hadir dalam ruang-ruang sosial yang tidak selalu dapat dijangkau oleh birokrasi formal. 

Karena itu, investasi terhadap penguatan kapasitas Penyuluh KB dan PLKB sebagai fasilitator pendidikan kependudukan merupakan investasi strategis negara. Ketika Indonesia berbicara mengenai pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) maka sesungguhnya para Penyuluh KB dan PLKB bekerja langsung pada simpul-simpul utama tujuan tersebut yaitu penghapusan kemiskinan, kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan layak, hingga pengurangan ketimpangan. 

Penyuluh KB dan PLKB berada di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) yang diharapkan bisa menjembatani belum tuntasnya tata kelola dan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer.  Dua isu tersebut tampak berbeda, tetapi sejatinya saling berkaitan erat dalam menentukan kualitas pembangunan manusia Indonesia di masa depan.  

Gagasan mengenai pentingnya memfokuskan pembangunan pendidikan pada wilayah 3T menjadi pengingat bahwa pendidikan bukan sekadar urusan administratif penyelenggaraan sekolah, melainkan instrumen strategis menjaga keadilan sosial dan persatuan bangsa. Pendidikan di daerah perbatasan, kepulauan, pedalaman, maupun wilayah tertinggal merupakan wajah nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga negara. 

Gerakan Nasional

Harus disadari bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara membangun manusia yang memiliki kesadaran sosial, ketahanan keluarga, serta kecakapan menghadapi perubahan zaman. Pendidikan kependudukan menjadi pondasi penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup. 

Dalam perspektif kebijakan publik, kedua persoalan tersebut tidak dapat dipisahkan. Ketimpangan pendidikan di daerah 3T akan semakin sulit diatasi apabila negara belum mampu membangun sistem distribusi dan perlindungan pendidik baik formal melalui guru maupun informal dan nonformal melalui para fasilitator lapangan salah satunya Penyuluh KB dan PLKB secara berkeadilan. Sebaliknya, penyelesaian persoalan tenaga pendidik ini tanpa memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal juga tidak akan menghasilkan pemerataan kualitas pendidikan nasional.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak hanya ditentukan oleh tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara memastikan setiap anak Indonesia, termasuk di daerah terluar dan tertinggal, memperoleh akses pendidikan yang berkualitas dengan didampingi guru dan fasilitator yang dihargai secara layak. Sebab dari ruang-ruang kelas sederhana di pinggiran negeri itulah sesungguhnya masa depan Indonesia sedang dibentuk.

Oleh sebab itu, pendidikan kependudukan harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan sekolah, keluarga, perguruan tinggi, media digital, komunitas, serta pemerintah daerah. Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara sosial dan demografis.  Jika bonus demografi ingin benar-benar menjadi bonus kesejahteraan, maka bangsa ini harus mulai memandang pendidikan kependudukan sebagai investasi peradaban. Bukan sekadar program tahunan, melainkan fondasi strategis menuju Indonesia Emas 2045.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.