3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kritik yang dilontarkan media asal Inggris, The Economist, terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai berkaitan dengan perbedaan pandangan ideologi ekonomi. Pakar ekonomi Dr Surya Vandiantara menilai kritik tersebut muncul karena kebijakan pemerintah saat ini lebih berorientasi pada kemandirian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Surya, berbagai program yang dijalankan pemerintah memiliki semangat kerakyatan dan bertujuan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, ketahanan pangan, hingga Danantara disebut sebagai upaya agar Indonesia mampu berdikari tanpa ketergantungan pada negara lain.
"Berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Danantara sejatinya merupakan kebijakan yang ditujukan agar bangsa Indonesia bisa berdikari tanpa bergantung kepada negara manapun," kata Surya dalam keterangannya, dikutip Ahad (25/5/2026).
Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu menilai kritik The Economist muncul karena media tersebut berpandangan bahwa efisiensi ekonomi hanya dapat tercapai apabila seluruh aktivitas ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
"Aliran ekonomi pasar bebas yang diamini oleh The Economist sebenarnya menginginkan agar setiap kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa ada intervensi ataupun campur tangan pemerintah," ujarnya.
Surya mengatakan paradigma tersebut berbeda dengan konsep ekonomi yang dianut para pendiri bangsa Indonesia. Menurut dia, para founding fathers menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Aliran ekonomi yang diterapkan founding fathers negara kita menyatakan bahwa berbagai faktor produksi yang berpengaruh atas hajat hidup orang banyak merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Sebaliknya, The Economist menganggap tanggung jawab negara tersebut merupakan bagian dari intervensi," kata Surya.
Ia menilai penerapan sistem pasar bebas secara penuh justru berpotensi membuka ruang penjajahan ekonomi gaya baru. Menurut dia, tanpa perlindungan negara, pelaku UMKM dan petani kecil akan sulit bersaing dengan perusahaan besar dari negara maju.
"Negeri imperialis dengan kepemilikan modal besar tentunya akan dengan mudah menguasai pasar di Indonesia apabila aliran ekonomi pasar bebas seperti yang diinginkan oleh The Economist diterapkan. Para pengusaha UMKM, seperti pedagang pasar dan petani kecil, tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan raksasa dari negeri imperialis," ucapnya.
Surya juga menyoroti kritik The Economist terkait rasio utang dan defisit anggaran Indonesia. Ia menilai kondisi fiskal Indonesia masih relatif lebih baik dibanding sejumlah negara yang menerapkan sistem ekonomi pasar bebas.
Menurut dia, hingga April 2026 defisit APBN tercatat sebesar Rp 164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut membaik dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 0,93 persen.
"Kondisi ini tentunya memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia. Defisit APBN yang kian membaik ini membantah narasi negatif yang sebelumnya disampaikan oleh The Economist," katanya.
