Puan Dorong Audit Berkala Data Guru Usai Tunjangan Dikirim ke Rekening

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pemerintah melakukan audit berkala terhadap data guru ASN penerima tunjangan yang kini telah dikirim langsung ke rekening mereka.

Puan menilai hal tersebut penting dilakukan untuk mencegah adanya proses penyimpangan dan kesalahan dalam pencairan tunjangan guru.

"Penting juga pembaharuan data penerima secara berkala dan terbuka untuk diaudit guna mencegah penyimpangan atau ketidaktepatan dalam pencairan tunjangan," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (18/3).

"Pemerintah harus memastikan bahwa setiap guru ASN yang menerima tunjangan telah melalui sistem verifikasi yang ketat dan akurat," sambungnya.

Lebih lanjut, Puan menjelaskan mekanisme transfer ini juga berpotensi mengalami permasalahan akibat ketidaksesuaian data penerima.

Terlebih, kata dia, data guru penerima tunjangan ini bersifat dinamis seiring dengan waktu dan adanya perubahan status kepegawaian berkala.

"Tanpa verifikasi dan sistem validasi yang kuat, ada potensi kesalahan dalam data penerima tunjangan, baik karena ketidaksesuaian data guru aktif, perubahan status kepegawaian, maupun kemungkinan adanya kesalahan administratif dalam sistem keuangan negara," jelas Puan.

Tak hanya itu, Puan menyebut audit berkala ini juga dapat digunakan untuk mencegah adanya potensi salah transfer dalam pencairan tunjangan guru.

"Pemerintah harus memastikan bahwa sistem ini tidak mengabaikan aspek legalitas dalam pencairan dana dan tidak memicu kesalahan transfer yang merugikan guru ASN itu sendiri," jelas dia.

Sebelumnya, tunjangan guru ASN kini akan langsung ditransfer ke rekening pribadi para guru secara perorangan, tanpa melalui pemerintah daerah (Pemda).

Aturan baru pemberian tunjangan ke guru ASN itu diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (13/3) lalu.

"Saya Prabowo Subianto mendapat kehormatan meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru," kata Prabowo di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Kamis (13/3).

(fra/mab/fra)

[Gambas:Video CNN]