4 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mempertahankan harga Pertalite di tengah kenaikan harga minyak dunia yang telah menembus 100 dolar AS per barel. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah untuk menjaga daya beli masyarakat dan meredam tekanan inflasi, meski pada saat yang sama berimplikasi terhadap beban fiskal negara.
Ekonom Universitas Negeri Manado (Unima) Robert R. Winerungan mengatakan keputusan pemerintah mempertahankan harga Pertalite Rp10.000 per liter dapat membantu menjaga stabilitas harga di tengah tekanan energi global.
“Saya kira itu keputusan yang sangat bijak oleh pemerintah. Karena apabila pemerintah juga menaikkan harga Pertalite, maka inflasi bisa tidak terkendali,” kata Robert, Selasa (15/9/2026).
Menurut Robert, kenaikan harga BBM memiliki dampak berantai terhadap perekonomian. Kenaikan harga BBM dapat meningkatkan biaya transportasi yang kemudian mendorong kenaikan harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.
Karena itu, menurut dia, pemerintah tidak dapat sepenuhnya menyerahkan harga Pertalite pada mekanisme pasar. Pertalite memiliki tingkat konsumsi yang luas sehingga perubahan harga komoditas tersebut dapat langsung memengaruhi pengeluaran rumah tangga.
“BBM tidak naik saja harga-harga sudah naik, apalagi kalau BBM naik. Artinya, memang pemerintah tidak bisa begitu saja melempar harga Pertalite mengikuti harga pasar karena itu bisa berpotensi membebani masyarakat,” ujarnya.
Robert mengakui keputusan mempertahankan harga Pertalite memiliki konsekuensi terhadap APBN. Ketika harga minyak dunia meningkat, sementara harga BBM di dalam negeri tetap ditahan, selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat harus ditanggung pemerintah melalui kebijakan subsidi dan kompensasi.
“Memang subsidi bisa membengkak. Tapi manfaatnya, inflasi kita tidak terlalu tinggi dan daya beli masyarakat sedikit banyak dapat dipertahankan,” kata dia.
Ia menilai beban tersebut perlu dilihat bersamaan dengan biaya ekonomi yang mungkin muncul apabila harga BBM dinaikkan. Menurut dia, kenaikan harga Pertalite dapat meningkatkan tekanan terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah maupun menengah karena biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari ikut meningkat.
“Kalau Pertalite naik, kelompok menengah akan semakin tertekan. Yang lebih kasihan lagi adalah masyarakat kelas bawah karena biaya transportasi akan naik dan sebagainya. Banyak efek turunannya apabila harga Pertalite naik,” ujarnya.
Tekanan harga BBM, kata Robert, juga mulai memengaruhi perilaku konsumen. Sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM dengan tingkat oktan lebih tinggi mulai mempertimbangkan BBM yang harganya lebih rendah untuk menekan pengeluaran.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata mengatakan kebijakan harga BBM perlu mempertimbangkan lebih dari sekadar perhitungan keekonomian. Pemerintah juga harus memperhitungkan stabilitas ekonomi dan sosial ketika mengambil keputusan terhadap komoditas yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.
“Kita harus melihatnya dalam strukturnya, tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga stabilitas geopolitik, stabilitas ekonomi, dan sosial,” kata Bonti.
Menurut Bonti, mempertahankan harga Pertalite memang memiliki konsekuensi terhadap postur anggaran. Namun, dalam kondisi tekanan harga energi global, pemerintah perlu menjaga stabilitas agar kenaikan harga BBM tidak menimbulkan tekanan lanjutan terhadap perekonomian.
“Saya pikir kebijakan ini sudah tepat. Walaupun tentunya kebijakan yang tepat ini akan memiliki risiko terhadap postur anggaran,” ujarnya.
Kendati demikian, Bonti mengatakan kebijakan subsidi energi tidak semestinya menjadi kebijakan permanen. Ketika tekanan geopolitik dan harga energi global mulai mereda, pemerintah dapat kembali mengevaluasi besaran subsidi untuk menjaga kesehatan fiskal.
Menurut dia, perubahan peta energi global juga dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengurangi tekanan terhadap anggaran apabila pasokan minyak dunia kembali lebih stabil.
“Artinya, pada tahun depan kondisi BBM mungkin bisa menjadi lebih stabil karena Amerika sudah memiliki sumber-sumber minyak baru sehingga kemungkinan krisis seperti saat ini dapat berkurang,” kata Bonti.
Dengan demikian, kebijakan mempertahankan harga Pertalite dapat menjadi instrumen jangka pendek untuk menjaga daya beli dan stabilitas harga, sementara pemerintah tetap perlu menyiapkan strategi pengurangan subsidi secara bertahap ketika kondisi pasar energi telah lebih stabil.
Keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan fiskal menjadi tantangan pemerintah dalam menentukan kebijakan harga energi ke depan.
