Menkes Ungkap Krisis Dokter Spesialis, Kondisinya Sudah Akut

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pemerintah tengah mempercepat penyusunan perencanaan nasional tenaga kesehatan untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis yang akut di Indonesia. Ia menyebut, kebutuhan dokter spesialis baik dari sisi jumlah maupun distribusi saat ini masih sangat berat, terutama untuk melayani daerah-daerah.

"Tahun ini kita mulai mendistribusikan alat kesehatan ke seluruh kabupaten dan kota. Tapi masalah kekurangan dokter spesialis ini perlu kita hadapi bersama," kata Menkes Budi pada Raker dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (29/4/2025).

Ia menjelaskan, sebelumnya Indonesia belum memiliki kajian komprehensif tentang kebutuhan tenaga medis, khususnya dokter spesialis. Padahal, mendidik seorang dokter spesialis bisa memakan waktu hingga 10-15 tahun. Karena itu, dibutuhkan perencanaan jangka panjang berbasis proyeksi demografi dan epidemiologi.

"Kalau kita tidak punya perencanaan yang baik, bisa-bisa saat dokter selesai dididik, penyakit yang dominan di masyarakat sudah berubah," ujarnya.

Budi mencontohkan perubahan tren penyakit di Jawa Barat, di mana saat ini jumlah lansia sudah lebih banyak dibandingkan balita. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan layanan kesehatan bergeser dari fokus pada anak-anak (seperti stunting) menjadi penyakit degeneratif seperti kanker, stroke, jantung, dan gangguan mental.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Kesehatan telah menyusun National Health Workforce Planning untuk 10 tahun ke depan. Perencanaan ini mencakup estimasi kebutuhan dokter umum, dokter spesialis, alat kesehatan, hingga layanan kesehatan berbasis proyeksi penyakit.

"Kita sudah menghitung proyeksi kebutuhan dokter spesialis berdasarkan perkembangan penyakit 30 tahun ke depan dengan bantuan Matrix Evaluation internasional," tambah Budi.

Sebagai contoh, ia menyoroti kebutuhan tenaga spesialis untuk kesehatan jiwa, yang selama ini masih under detected atau belum terdeteksi secara luas. Pemerintah kini mulai memasukkan skrining gangguan mental dalam cek kesehatan gratis, termasuk bagi anak-anak.

Budi juga menekankan pentingnya pemerataan tenaga medis. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, rasio tenaga kesehatan Indonesia masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu, pemerintah kini mengukur kebutuhan dokter spesialis hingga tingkat kabupaten dan kota, agar setiap daerah bisa mengetahui kekurangannya.

Dalam waktu dekat, kata ia, pemerintah juga akan mempercepat penyediaan fasilitas kesehatan untuk menangani empat penyebab kematian tertinggi di Indonesia, yaitu penyakit jantung, kanker, stroke, dan ginjal. Salah satu upaya konkret menurut datanya adalah menyiapkan layanan pasang ring jantung di tingkat kabupaten/kota, mengingat tindakan ini harus dilakukan maksimal enam jam setelah serangan jantung.

"Kalau pasien serangan jantung di Sukabumi masih harus ke Bogor atau Jakarta, sudah pasti telat. Karena itu, fasilitas pasang ring harus tersedia di kabupaten/kota," tegas Budi.

Budi juga menegaskan agenda pemerintah saat ini adalah memperbaiki sebaran dan jumlah dokter spesialis melalui sistem pendidikan program PPDS (Pendidikan Program Dokter Spesialis) yang lebih terstruktur dan berbasis kebutuhan masa depan.