5 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Kuasa hukum Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), Abdul Haji Talaohu, mengungkap tujuan kliennya membuat laporan polisi terhadap Rismon Sianipar dan beberapa akun YouTube dan Facebook terkait tuduhan pencemaran nama baik.
Abdul mengatakan langkah membuat lapor diambil demi mengungkap dalang di balik pembuat video yang mencemarkan nama baik JK.
"Jadi yang sudah kita laporkan adalah tentu terduga pelapor pertama Rismon Hasiholan Sianipar, karena dalam fakta video itu walaupun dia bantah bahwa itu AI, tapi kan ada wajah dia, ada suara dia, dan dia juga tidak membantah konten itu. Ya, itu Rismon dan akun YouTube yang mem-posting. Dan juga ada di Facebook," ujar Abdul di Acara Head to Head CNN Indonesia, Rabu (15/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena fokus dulu nih untuk membongkar, mengungkap siapa yang mengorkestrasi, siapa intelektual yang membuat mendesain video ini. Siapa pemilik YouTubenya, siapa maksud dan tujuannya untuk apa," katanya menambahkan
Lebih lanjut, Abdul menganggap ada orang-orang yang ingin membenturkan antara JK dengan Presiden ke-12 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menegaskan hubungan Jokowi dan JK sebenarnya baik-baik saja.
"Karena antara Pak JK dan Pak Jokowi ini mereka tidak punya masalah. Kami melihat bahwa ada orang yang ingin membenturkan beliau berdua. Ya, itu tadi nanti biar proses hukum yang bisa mengungkap, bisa membuktikan siapa ini untuk kepentingan apa," ucap Abdul.
Sebelumnya, JK membuat laporan terkait dugaan penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri pada Rabu (8/4). Laporan teregister Bareskrim dengan nomor LP/B/135/IV/2026/SPKT/Bareskrim Polri.
JK membuat laporan setelah Rismon, dalam sebuah video di media sosial, menyebut adanya dana yang diberikan JK untuk memperkarakan ijazah Jokowi. Rismon pun sudah membantah bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa Artificial Intelligence (AI).
JK juga membuat laporan terhadap akun YouTube atas nama Studio Musik Rock Ciamis serta akun Facebook atas nama 1922 Pusat Madiun.
"Itu penghinaan dan merugikan martabat saya, bahwa saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi dan saya, sekali lagi, tidak melakukan hal itu. Karena itu sudah menyebar atau apapun ya saya bawa ke polisi karena nama baik saya," ujar JK usai pelaporan.
(fam/har)
Add
as a preferred source on Google
