3 hours ago
1
Ketua KPK Setyo Budiyanto.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dapat mengganti pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan bila tidak mampu melakukan perbaikan. Terlebih, KPK saat ini menangani kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Bea Cukai.
Kemudian nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama sempat disebut dalam persidangan kasus tersebut dan diduga menerima uang suap sebesar 213.600 dolar Singapura. "Ya, saya kira itu ranah yang berbeda ya," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Kabupaten Serang, Banten, Kamis (21/5/2026).
Menurut Setyo, pernyataan Presiden Prabowo secara khusus ditujukan kepada Purbaya atau bukan terkait penyidikan kasus Bea Cukai yang sedang ditangani KPK. Kendati demikian, dia mengatakan KPK meyakini Presiden Prabowo berkomitmen dalam pemberantasan korupsi di tanah air.
"Itu kan ditujukan kepada Menteri Keuangan," katanya.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026 KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Dalam operasi tersebut, salah satu pihak yang diamankan adalah Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal.
Sehari kemudian, KPK menetapkan enam dari 17 orang yang diamankan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan di lingkungan Bea Cukai. Mereka adalah Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai periode 2024-Januari 2026, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono (SIS), serta Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan (ORL).
Selain itu, KPK juga menetapkan pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri (AND), serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK) sebagai tersangka. Pada 26 Februari 2026, KPK kembali menetapkan tersangka baru, yakni Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo (BBP).
sumber : Antara
