Korupsi dan Perselingkuhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meluasnya praktik korupsi dan kesulitan memberantas penyakit sosial yang satu ini ternyata tidak hanya dipicu karena keserakahan. Korupsi seolah tak kunjung dapat dibendung tampaknya juga berkaitan dengan kebutuhan syahwat para lelaki. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo ketika berbicara di acara Sosialisasi Penguatan Integritas dan Praktik Antikorupsi di PN Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mengungkap sebuah data yang memprihatinkan.

Para koruptor seringkali menyamarkan hasil korupsi dengan cara mengalirkan uang itu  bukan hanya ke keluarga, tetapi juga pada selingkuhannya. Dalam berbagai kasus, uang haram itu, biasanya diberikan koruptor ke sanak-keluarganya, dibelikan sejumlah aset, untuk sumbangan amal sana-sini hingga tamasya mewah ke luar negeri. Tetapi, setelah semuanya sudah diberi, lantas kemana uang haram yang berlimpah itu disalurkan? Menurut data KPK,  para koruptor laki-laki ternyata juga menyamarkan uang hasil korupsinya dengan memberikan ke selingkuhannya.

Rata-rata, sebanyak 81 persen koruptor laki-laki menyalurkan uang hasil korupsinya ke selingkuhannya. Para selingkuhan ini bisa disebut sebagai pelaku pasif, yakni mereka hanya menerima dan menabung uang hasil korupsi. Meski demikian bukan berarti para penerima pasif uang hasil korupsi ini dapat bebas begitu saja menikmati uang haram pemberian laki-laki kaya dari hasil korupsi. Bagaimana menyikapi hubungan antara korupsi dan perselingkuhan yang angkanya sangat besar itu?

Perselingkuhan

Selama ini, masyarakat umumnya menduga bahwa uang hasil korupsi kebanyakan dinikmati oleh keluarga para koruptor. Kita tentu masih ingat bagaimana para keluarga koruptor ikut menikmati hasil korupsi dalam bentuk dibelikan mobil mewah, tas mewah, rumah mewah dan berbagai hal di luar standar yang seharusnya. Bisa dibayangkan, bagaimana mungkin seorang pegawai negeri golongan III mampu memiliki tabungan hingga ratusan miliar rupiah, padahal ia bukan berasal dari keluarga yang super kaya atau karena memiliki usaha lain yang menguntungkan?

Apa yang diungkap KPK tentang korupsi dan perselingkuhan sesungguhnya adalah representasi dari terjadinya defisit moral yang akut yang terjadi di kalangan para pejabat yang korup. Meski masih ada pejabat yang jujur dan jauh dari gaya hidup mewah. Tetapi, di kalangan pejabat yang bermata hijau dan seringkali melirik wanita-wanita cantik di sekelilingnya, mereka rata-rata tidak bisa hanya mengandalkan pada penghasilan resminya untuk menggaet dan membiayai gaya hidup “wanita simpanannya”. Korupsi dan perselingkuhan tampaknya adalah dua hal acapkali bergandengan tangan.

Seorang pejabat yang tertangkap tangan (OTT) atau terbukti melakukan praktik korupsi, ternyata ini bukan sekadar berita kriminal biasa. Ini adalah sebuah tamparan keras, sebuah potret dekadensi moral yang tragis di mana uang dan hak rakyat dimanfaatkan untuk memuaskan hasrat asmara terlarang. Bisa dibayangkan, hati siapa yang tak geram ketika mengetahui uang ratusan juta, bahkan miliaran rupiah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur desa, bantuan sosial untuk orang miskin, gaji guru honorer, atau layanan kesehatan, dan bahkan untuk mencetak dan merupakan program pengadaaan Alquran pun ternyata dialihkan untuk wanita selingkuhannya membeli tas mewah, apartemen, hingga perawatan wajah.

Sekali lagi, apa yang disampaikan Wakil Ketua KPK menegaskan bahwa praktik korupsi di negeri ini berjalan beriringan dengan gaya hidup menyimpang. Sangat ironis. Pria-pria yang seringkali menyandang jabatan terhormat—pejabat publik, birokrat, atau petinggi perusahaan—ternyata memiliki "kebutuhan" sekunder yang menyimpang. Angka 81 persen itu tentu bukan hal kecil. Ini berkaitan dengan perilaku mayoritas koruptor laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya dilakukan karena "kebutuhan" ekonomi pribadi yang mendesak, tetapi didorong oleh lifestyle perselingkuhan yang sulit diterima akal sehat.

Perselingkuhan di sini bertindak sebagai trigger sekaligus tujuan yang ingin diraih para koruptor. Uang haram sengaja disamarkan dalam bentuk pencucian uang dengan cara disalurkan ke wanita selingkuhannya agar sulit dilacak PPATK. Tanpa memikirkan risiko yang bakal diterimanya, para pejabat laki-laki justru memilih berbuat nekat melakukan praktik korupsi sembari menikmati hasrat dan pengalaman perselingkuhan yang menggoda. Perselingkuhan adalah godaan duniawi yang sulit ditepis, dan yang memprihatinkan banyak pejabat merasa tidak bersalah melakukan hal itu.

Pengkhianatan Ganda

Uang hasil korupsi yang oleh 81 persen koruptor laki-laki disalurkan untuk selingkuhannya sesungguhnya adalah refleksi dari sebuah negara yang sedang sakit. Ini adalah sebuah fakta yang memprihatinkan sekaligus menjijikkan. Bisa dibayangkan, betapa sakit hati rakyat ketika mereka menyaksikan uang negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas publik yang menjadi hak rakyat, ternyata dijadikan pelumas bagi hubungan terlarang. Perselingkuhan pejabat korup dan wanita simpanannya adalah bagian dari masalah sosial-politik yang memprihatinkan. Korupsi adalah perampokan, dan dalam kasus ini, hasil rampokannya dipakai untuk memanjakan gaya hidup yang merusak moral bangsa.

Praktik korupsi yang disalurkan ke para perempuan perusak lelaki orang sesungguhnya adalah bentuk pengkhianatan ganda. Pertama, mereka berkhianat pada sumpah jabatan dan negara, karena mengambil uang rakyat untuk kepentingan pribadi secara tidak sah. Kedua, mereka berkhianat pada keluarga, istri, dan anak-anak, karena uang hasil korupsi dan motif mereka melakukan korupsi ternyata berkaitan dengan hasrat seksualnya yang menyimpang.

Uang pajak yang dibayarkan rakyat dengan susah payah, berputar di tempat tidur orang lain. Negara dipaksa menjadi semacam sugar daddy bagi selingkuhan pejabat korup. Ketika uang hasil korupsi yang dilakukan para pejabat ternyata sebagian dilarikan untuk membiayai kebutuhan duniawi para selingkuhannya, dampaknya tentu kontra-produktif.  Akibat meluasnya praktik korupsi, kita tahu tidak sedikit jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, sekolah roboh, atau antrean panjang di puskesmas adalah wujud dari uang yang seharusnya digunakan untuk perbaikan tersebut, ternyata justru sedang dipakai untuk memperoleh wanita simpanan.

Korupsi apapun bentuknya adalah sisi gelap keluarga para pejabat korup di tanah air. Korupsi bukan hanya merugikan rakyat, tetapi juga merusak rumah tangga. Istri sah menjadi perbincangan, anak-anak terkena dampak psikologis atau korban bullying karena perilaku korupsi orang tuanya. Dalam kasus 81% pejabat laki-laki yang korup untuk membiayai selingkuhannya, dampaknya tentu jauh lebih destruktif. Praktik semacam ini bukan hanya merusak masa depan anak-istrinya, tetapi juga merupakan bentuk penghancuran kepercayaan di dalam keluarga. Syahwat yang tidak terkendali, sesungguhnya adalah faktor pendorong yang membuat para pejabat laki-laki lupa diri dan melupakan kehormatannya –asalkan syahwatnya terpenuhi. Bagaimana pendapat anda?

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.