Ketum PPP Sebut Negara Rugi Rp 3.000 Triliun Akibat Korupsi SDA

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan, Indonesia mengalami kerugian ribuan triliun akibat praktik korupsi di bidang sumber daya alam (SDA). Terkait hal itu, dia menyoroti, keuntungan yang diraup oligarki, deritanya ditanggung rakyat.

Mardiono mengungkapkan, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pemberantasan korupsi. "Pemerintah Indonesia pada tahun 2025 memiliki APBN Rp 3.700 triliun. Tapi kurang lebih yang dikorupsi pada tahun 2025 lebih dari Rp 3.000 triliun," ujarnya ketika berpidato dalam Muswil IX PPP Jawa Tengah di Hotel Patra Semarang, Sabtu (7/2/2026).

Mardiono menjelaskan, pihak yang bertanggung jawab atas nilai korupsi sebesar itu bukan aparatur negara. "Kalau aparatur negara itu yang dikorupsi kecil, enggak seberapa. Karena kalau APBD misalnya Rp 1 triliun, dipakai untuk belanja rutin, belanja pegawai 60 persen, sisanya tidak seberapa. Berapa yang mau dikorupsi?" ucapnya.

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan itu menilai, saat ini, justru kasus korupsi aparatur negara yang selalu dikejar-kejar. Padahal, kerugiana negara paling besar terjadi pada pencurian SDA. "Tapi ada korupsi yang lebih besar, yaitu dari sumber-sumber kekayaan alam Indonesia: kita punya minyak, batu bara, emas, nikel, dan sebagainya," kata Mardiono.

Dia kemudian menyinggung soal oligarki. "Para pelaku-pelaku oligarki ini ini sudah diberikan izin 10 ribu hektare, masih merambah 5.000 hektare lagi. Dan lebih celaka lagi masuk ke hutan lindung. Dan kemudian melahirkan kerusakan yang juga itu menciptakan penderitaan rakyat," ujar Mardiono.

Dia turut menyinggung praktik culas perusahaan-perusahaan kelapa sawit. "Kebun kelapa sawit menghasilkan 100 ribu ton CPO, yang diekspor 60 ribu ton, 70 ribu ton, yang dilaporkan 20 ribu ton. Ini sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Ini yang kemudian perekonomian negara ini menjadi tidak kuat," ucap Mardiono.