3 hours ago
5
Oleh: Irvan Nugraha, Sekretaris Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia dan CEO Rumah Zakat
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika nilai rupiah tertekan, biaya produksi dan distribusi cenderung meningkat, kemudian dapat mendorong kenaikan harga pangan, transportasi, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya.
Bagi jutaan keluarga berpenghasilan rendah dan kelompok rentan, tekanan ekonomi tersebut dapat menjadi ancaman yang jauh lebih serius.
Kenaikan harga kebutuhan pokok, bahkan hanya beberapa ribu rupiah saja, dapat menjadi perbedaan antara mampu memenuhi kebutuhan dasar atau harus mengorbankan kesehatan dan pendidikan keluarga.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) September 2025 menunjukkan Indonesia masih memiliki 23,36 juta penduduk miskin. Di luar angka tersebut, terdapat kelompok masyarakat rentan yang jumlahnya jauh lebih besar dan dapat kembali jatuh ke dalam kemiskinan ketika menghadapi guncangan ekonomi.
Ketika biaya transportasi, pangan, dan kebutuhan sehari-hari meningkat secara bersamaan, kelompok ini menjadi yang paling rentan terdorong ke bawah garis kemiskinan.
Dalam banyak kasus, mereka terpaksa mengurangi konsumsi pangan bergizi, menunda akses layanan kesehatan, atau mengorbankan kebutuhan pendidikan demi mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga.
Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, tantangannya bukan hanya mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mencegah semakin banyak masyarakat rentan terjatuh ke dalam kemiskinan.
Kondisi ini menunjukkan, pendekatan penanggulangan kemiskinan yang berjalan secara sektoral tidak lagi memadai. Bantuan sosial tetap penting sebagai instrumen perlindungan jangka pendek, tetapi tidak cukup untuk membangun ketahanan masyarakat menghadapi krisis yang semakin kompleks.
Di tengah tekanan ekonomi global, perubahan iklim, dan keterbatasan ruang fiskal negara, tidak ada satu aktor maupun satu instrumen kebijakan yang mampu menjawab tantangan tersebut sendirian.
Kemiskinan bukan sekadar persoalan pendapatan, melainkan juga berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, serta kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan ekonomi dan lingkungan.
Ini juga dipengaruhi oleh kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat miskin dan kelompok rentan, sehingga akses terhadap peluang ekonomi, layanan dasar, dan perlindungan sosial masih belum merata.
Karena itu, menahan laju kemiskinan di tengah badai ekonomi tidak hanya memerlukan program bantuan, tetapi juga upaya bersama untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka yang paling terdampak.
Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak yang memiliki sumber daya, pengetahuan, dan jangkauan yang saling melengkapi.
Dalam konteks inilah kontribusi berbagai aktor non-pemerintah menjadi semakin penting untuk melengkapi upaya negara dalam memperkuat ketahanan masyarakat. Sektor filantropi Indonesia sesungguhnya telah lama memainkan peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Berbagai organisasi filantropi secara konsisten menjalankan program yang mencakup bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan kapasitas masyarakat di tingkat akar rumput.
Komitmen ini tecermin dalam Indonesia Philanthropy Outlook 2024, yang menempatkan isu kemiskinan sebagai salah satu dari lima prioritas program utama lembaga-lembaga filantropi di Indonesia.
Fakta ini menunjukkan, pengentasan kemiskinan telah menjadi perhatian bersama yang terus diupayakan oleh berbagai organisasi filantropi di Tanah Air.
Namun, besarnya tantangan yang dihadapi saat ini menunjukkan dampak yang lebih luas tidak dapat dicapai melalui upaya yang berjalan sendiri-sendiri.
Berbagai sumber daya, pengetahuan, dan jaringan yang dimiliki pemerintah, sektor swasta, filantropi, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi perlu dihubungkan dalam sebuah agenda bersama yang lebih terarah dan terkoordinasi.
Di sinilah kolaborasi multipihak bergeser dari sekadar wacana normatif menjadi kebutuhan strategis. Yang dibutuhkan bukan hanya tambahan sumber daya, melainkan mekanisme yang mampu menyelaraskan visi, menghubungkan kapasitas, dan mendorong aksi kolektif lintas sektor agar berbagai program yang dijalankan dapat saling menguatkan, menghindari tumpang tindih, dan menghasilkan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat.
Salah satu upaya kolaborasi untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah melalui pembentukan Multi-Stakeholder Forum (MSF) Pengentasan Kemiskinan.
MSF dibentuk pada Agustus 2025 oleh Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Forum Zakat (FOZ), dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) sebagai platform kolaboratif untuk menyelaraskan dan mensinergikan organisasi filantropi, aktor pemerintah, sektor swasta, serta kalangan akademisi dalam upaya bersama mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Inisiatif ini diperkuat dengan dukungan pemerintah, termasuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Sebagai organisasi jaringan filantropi nasional, PFI memandang tantangan kemiskinan membutuhkan ruang kolaborasi yang mampu mempertemukan berbagai sumber daya, pengalaman, dan kapasitas lintas sektor untuk menghasilkan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan.
Kehadiran MSF menjadi semakin relevan ketika tekanan ekonomi berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin dan rentan. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk mengkonsolidasikan sumber daya dan menyelaraskan berbagai intervensi menjadi sama pentingnya dengan besarnya sumber daya yang tersedia.
Melalui agenda bersama, pengembangan program kolaboratif, mobilisasi sumber daya lintas sektor, serta pembelajaran berbasis bukti, MSF berupaya mengubah berbagai upaya yang selama ini tersebar menjadi ko-kreasi, kolaborasi, dan aksi kolektif yang menghasilkan dampak lebih luas dan berkelanjutan.
Pendekatan ini menjadi penting karena kemiskinan tidak dapat diselesaikan melalui satu jenis intervensi saja. Upaya pengentasan kemiskinan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan ketahanan masyarakat terhadap risiko lingkungan dan perubahan iklim.
Dengan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu platform, intervensi yang dirancang menjadi lebih terpadu, berbasis kebutuhan nyata masyarakat, dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi.
Lebih dari itu, kolaborasi multipihak menawarkan setidaknya tiga manfaat penting dalam upaya menahan laju kemiskinan. Pertama, meningkatkan ketepatan sasaran intervensi.
Ketika pemerintah, organisasi masyarakat sipil, filantropi, akademisi, dan komunitas lokal bekerja bersama, pemahaman mengenai kebutuhan masyarakat menjadi lebih akurat sehingga program yang dirancang lebih responsif terhadap kondisi di lapangan.
Kedua, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Penyelarasan program, data, dan pendanaan dapat mengurangi duplikasi intervensi sekaligus memperbesar daya ungkit dari setiap investasi sosial yang dilakukan. Ketiga, memperkuat keberlanjutan dampak.
Kolaborasi memungkinkan penguatan kapasitas lokal, transfer pengetahuan, memperkuat kepemilikan lokal terhadap program yang dijalankan, dan pembentukan ekosistem pendukung yang memastikan manfaat program tetap dirasakan bahkan setelah intervensi formal berakhir.
Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya menghasilkan program yang lebih efektif, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat untuk menghadapi berbagai tekanan sosial dan ekonomi.
Ketika berbagai pihak bergerak dalam tujuan yang sama, setiap sumber daya, pengetahuan, dan jaringan yang dimiliki dapat saling melengkapi sehingga menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan jika bekerja secara sendiri-sendiri.
Namun pada akhirnya, yang terpenting bukanlah jumlah forum, program, atau kesepakatan yang dibentuk, melainkan sejauh mana upaya bersama tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sinergi lintas sektor perlu diterjemahkan menjadi solusi yang menjawab kebutuhan nyata, memperkuat kapasitas lokal, dan membuka akses terhadap peluang ekonomi yang berkelanjutan. Badai ekonomi mungkin tidak dapat dihindari, tetapi dampaknya dapat dikelola.
Ketika pemerintah, filantropi, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil mengambil peran sesuai kapasitasnya, ketahanan sosial akan tumbuh lebih kuat.
Di tengah ketidakpastian global, jalan kolaboratif bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan investasi bersama untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
