REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendorong penguatan industri perkeretaapian nasional untuk mendukung sistem transportasi yang efisien serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, Rabu (tanggal berita).
AHY menyatakan bahwa dorongan ini sesuai dengan masukan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menilai pentingnya pengembangan industri kereta domestik seiring dengan meningkatnya kebutuhan transportasi nasional. "Pak Kepala BRIN, Arif Satria, juga sangat mendorong agar kita bisa memajukan industri perkeretaapian nasional," ujar AHY setelah rapat koordinasi di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta.
Menurut AHY, pembangunan industri ini harus didukung oleh ekosistem yang terintegrasi, melibatkan kementerian teknis, badan usaha milik negara (BUMN), dan pelaku industri. "Kita pastikan ekosistem industrinya dibangun dengan baik," tambahnya.
Selain itu, AHY menegaskan pentingnya mengurangi ketergantungan impor dengan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri dan penguasaan teknologi. Hal ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga mampu membangun kemandirian industri transportasi berbasis kereta api secara berkelanjutan.
Peran Kementerian Perindustrian dan BUMN dinilai krusial dalam membangun rantai industri dari produksi hingga pengembangan teknologi. Pemerintah turut mengawal pengembangan trase jaringan kereta dari sisi tata ruang wilayah, kesiapan teknologi, dan integrasi dengan sistem transportasi publik di berbagai daerah.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menetapkan rencana reaktivasi dan pembangunan jalur kereta api hingga sekitar 14.000 kilometer di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Saat ini, panjang jalur kereta di Sumatra mencapai 1.871 kilometer dan masih membutuhkan tambahan sekitar 7.837 kilometer. Di Kalimantan, meski belum tersedia jaringan kereta, kebutuhan mencapai sekitar 2.772 kilometer. Sementara di Sulawesi, jalur kereta yang telah beroperasi sepanjang 109 kilometer, dengan kebutuhan tambahan sekitar 3.284 kilometer.
Untuk mewujudkan pengembangan jaringan tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi sebesar Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun hingga tahun 2045. Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BRIN Arif Satria, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, dan sejumlah pejabat lainnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara

6 hours ago
5














































