2 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Sebanyak 1.464 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi demo buruh yang digelar Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) di Gedung DPR, Kamis (6/11) hari ini.
"Pelayanan unjuk rasa di DPR ada 1.464 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan.
Disampaikan Susatyo, ribuan personel itu ditempatkan di sejumlah titik strategis di sekitar Gedung DPR untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan aman dan tertib.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Susatyo turut berpesan kepada peserta aksi untuk melakukan aksi demo secara tertib dan tidak mudah terprovokasi. Ia mengingatkan para orator agar tidak menghasut atau memprovokasi massa untuk bertindak di luar ketentuan.
"Kami imbau kepada para orator agar tidak memprovokasi massa lainnya. Tetap tertib, jangan membakar ban, dan jangan merusak fasilitas umum. Sampaikan aspirasi dengan sejuk dan damai," tuturnya.
Susatyo menyampaikan penyampaian pendapat di muka umum adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang, namun pelaksanaannya tetap harus menjaga ketertiban bersama.
"Kami percaya rekan-rekan buruh dapat menunjukkan kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi. Mari sama-sama menjaga agar kegiatan ini berjalan lancar dan aman," ujarnya.
Lebih lanjut, Susatyo menyebut untuk rekayasa arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR bersifat situasional dan disesuaikan dengan perkembangan jumlah massa di lapangan.
"Kami akan melakukan rekayasa lalu lintas jika diperlukan. Warga yang akan melintas di sekitar Gedung DPR sebaiknya mencari jalan alternatif untuk menghindari kemacetan," pungkasnya.
Massa dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) akan melakukan aksi long march dari Fly Over Taman Ria Senayan mulai pukul 10.00 menuju Gedung DPR RI, dilanjutkan orasi Pimpinan Pusat KASBI dan orasi perwakilan KASBI dari berbagai daerah.
Ada 10 tuntutan utama dalam aksi hari ini, yakni menuntut pemerintah untuk sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh, berlakukan upah layak nasional dan naikkan upah 2026 minimal 15 persen, hapus sistem kerja kontrak, outsourcing, pemagangan eksploitif, dan kemitraan palsu ojol.
Lalu, lindungi buruh perempuan dan segera ratifikasi Konvensi ILO 190, buruh juga menuntut sediakan Day Care murah dan berkualitas, serta ruang laktasi. Pemerintah diminta menjamin hak buruh perkebunan, pertanian, pertambangan, pendidikan dan kesehatan.
"Tujuh, lindungi buruh migran dan pekerja perikanan serta ratifikasi Konvensi ILO 188. Turunkan harga sembako, BBM, TDL, dan tarif tol. Hentikan represi dan kriminalisasi gerakan rakyat, bebaskan seluruh tahanan aksi. Stop perang, blokade ekonomi, dan genosida, dukung kemerdekaan Palestina," kata Ketua Umum KASBI Sunarno.
(dis/gil)
