5 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mendorong kepala daerah di seluruh Indonesia untuk membangun ekosistem inovasi berbasis riset yang berkelanjutan. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif dan berdampak bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka Presentasi Kepala Daerah dalam rangka Penilaian dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (4/11).
"Ekosistem ini harus dibangun. Inovasi ini bukan sebatas pertarungan, persaingan untuk mendapatkan award, penghargaan, atau insentif saja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bima menyoroti bahwa pergantian kepemimpinan daerah sering kali tidak diikuti dengan kesinambungan inovasi. Sehingga banyak inovasi masih bersifat jangka pendek dan berorientasi pada kompetisi penghargaan, bukan pada pembangunan sistem yang berkelanjutan.
Ia menegaskan, inovasi yang efektif harus didukung oleh riset mendalam. Tanpa riset, inovasi sulit menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Semua penemuan di negara-negara maju, kota-kota yang advance, itu pasti didorong oleh riset yang serius," imbuh dia.
Untuk memperkuat hal tersebut, Bima mendorong pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan lembaga penelitian, think tank, dan perguruan tinggi. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan daerah dan memiliki dasar ilmiah yang kuat.
Selain itu, Bima menekankan pentingnya dukungan regulasi agar inovasi dapat diimplementasikan secara resmi dan berkelanjutan. Ia meminta kepala daerah menyiapkan landasan hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
"Nonsense inovasi bisa berdiri sendiri berkelanjutan tanpa adanya pengaturan kelembagaan," tegasnya.
Bima juga menekankan bahwa inovasi daerah seharusnya diukur dari hasil konkret, integrasi dengan sistem pemerintahan, serta manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengingatkan agar inovasi tidak hanya dijadikan sarana pencitraan atau prestise semata.
"Jadi, sayang sekali kalau inovasi itu hanya untuk prestise, hanya untuk kebanggaan semu atau bahkan untuk popularitas kepala daerah," tutup dia.
Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean, para kepala daerah peserta IGA 2025, serta tim penilai yang hadir secara langsung maupun daring.
(rir)
