REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menegaskan capaian diplomasi investasi Indonesia dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi bukti efektivitas strategi proaktif dan kolaboratif pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Melalui berbagai perjanjian investasi internasional, Indonesia berhasil menarik minat investor asing di tengah gejolak ekonomi dunia.
“Diplomasi investasi yang dijalankan pemerintah bersama negara mitra dapat mendorong peningkatan realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui hilirisasi industri sesuai Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Rosan dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).
Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mencatatkan capaian signifikan dalam diplomasi investasi internasional. Sejumlah perjanjian penting berhasil diselesaikan, antara lain Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), serta Bilateral Investment Treaty (BIT) dengan Kazakhstan dan Timor-Leste.
Keempat perjanjian tersebut menandai langkah konkret Indonesia dalam memperluas pasar dan memperkuat posisi dalam rantai nilai global.
Sementara itu, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Prof. Dr. Tirta Nugraha Mursitama, Ph.D., menyampaikan bahwa keberhasilan penyelesaian CEPA dan BIT tersebut mencerminkan kelincahan diplomasi investasi yang adaptif terhadap dinamika global, sekaligus implementasi dari politik luar negeri bebas aktif. Ia menekankan bahwa melalui pendekatan diplomasi investasi yang progresif dan terukur, Indonesia kini semakin diakui sebagai mitra strategis dalam membangun rantai nilai global yang berkelanjutan.
Namun demikian, kesepakatan CEPA dan BIT ini harus terus dikawal hingga implementasinya dapat berjalan secara efektif dan berkontribusi pada peningkatan realisasi investasi. Dengan pijakan kuat dari hasil kesepakatan tersebut, diplomasi investasi terbukti menjadi instrumen penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Tonggak baru diplomasi ekonomi
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perjanjian investasi internasional, berhasil menuntaskan Investment Protection Agreement dalam kerangka IEU-CEPA. Perjanjian ini ditandatangani pada 23 September 2025, menindaklanjuti kesepakatan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussel, pada 13 Juli 2025.
IEU-CEPA disebut sebagai tonggak penting dalam sejarah diplomasi investasi Indonesia. Perjanjian ini menghapus hambatan tarif lebih dari 98 persen pos tarif, menciptakan kawasan ekonomi terintegrasi berpenduduk lebih dari 700 juta jiwa, dan berpotensi menggandakan nilai perdagangan bilateral dari 30 miliar dolar AS menjadi 60 miliar dolar AS.
Selain itu, IEU-CEPA membuka peluang bagi Indonesia untuk menyerap sebagian dari cadangan investasi global Uni Eropa yang mencapai 11.000 miliar dolar AS. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi menyampaikan komitmen Uni Eropa untuk memperluas diversifikasi penanaman modal dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi utama di Asia. Peluang terbesar terletak pada sektor manufaktur bernilai tambah, energi terbarukan, teknologi hijau, dan jasa profesional.
Capaian lain dalam diplomasi investasi setahun terakhir adalah penyelesaian Investment Chapter dalam Indonesia–Canada CEPA (ICA-CEPA), yang ditandatangani 24 September 2025 di Ottawa. Perjanjian ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk peningkatan investasi bilateral, dengan proyeksi tambahan pertumbuhan PDB nasional sebesar 0,12 persen, peningkatan investasi 0,38 persen, serta potensi peningkatan ekspor hingga 11,8 miliar dolar AS.
Pada tahun 2024, investasi langsung Kanada di Indonesia mencapai 5,1 miliar dolar AS, menjadikannya salah satu investor terbesar di Asia Tenggara. Melalui ICA-CEPA, fokus kerja sama diarahkan pada energi baru terbarukan, infrastruktur listrik, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan sampah, sumber daya alam, dan perdagangan karbon.
Sebagai tindak lanjut, dua agenda besar telah disusun: Power Generation, Distribution and Transmission Mission to Indonesia pada Oktober 2025 serta Waste-to-Energy and Clean Energy Trade Mission pada Januari 2026.
Di kawasan Asia, Indonesia dan Timor-Leste juga menorehkan sejarah dengan penandatanganan BIT pada 27 September 2025, disertai pembahasan MoU kerja sama teknis promosi dan fasilitasi investasi dengan TradeInvest Timor-Leste. Total nilai investasi BUMN Indonesia di Timor-Leste mencapai 1,44 miliar dolar AS, meliputi Telkomsel (169 juta dolar AS), Pertamina International Timor (21 juta dolar AS), Bank Mandiri Dili (854 juta dolar AS), dan Bank BRI (401 juta dolar AS).
Sementara itu, di Asia Tengah, Indonesia menyepakati BIT dengan Kazakhstan pada 23 Agustus 2025. Penandatanganan resmi dijadwalkan berlangsung dalam kunjungan Menteri Luar Negeri atau Presiden RI pada akhir tahun ini atau 2026. Nilai investasi langsung Kazakhstan di Indonesia selama lima tahun terakhir tercatat 4,99 juta dolar AS, dengan potensi pengembangan besar di sektor logam tanah jarang, pertambangan, energi baru terbarukan, transportasi, dan logistik.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat rivalitas geopolitik dan geoekonomi, keberhasilan diplomasi investasi ini menunjukkan efektivitas strategi pemerintahan Prabowo–Gibran dalam memperkuat integrasi ekonomi global. Ungkapan Presiden Prabowo, “Seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” menjadi prinsip yang terwujud nyata dalam hubungan investasi lintas kawasan.
Dengan pijakan kuat dari perjanjian IEU-CEPA, ICA-CEPA, dan dua BIT baru tersebut, Indonesia kini menegaskan peran strategisnya sebagai pusat investasi berdaya saing di kawasan Asia. Diplomasi investasi terbukti menjadi salah satu instrumen penting menuju Indonesia Emas 2045.