SdanP Beri Peringatan ke RI, Apa Saja yang Disorot?

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga pemeringkat global yakni S&P Global baru saja merilis laporan mengenai dampak lonjakan harga energi terhadap kondisi fiskal dan eksternal negara-negara Asia Tenggara.

Dalam laporan itu, S&P menyoroti empat negara utama di kawasan, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, yang dinilai sama-sama akan menghadapi tekanan jika gejolak energi global akibat konflik Timur Tengah berlangsung lebih lama.

S&P menjelaskan, ketahanan fiskal dan eksternal negara-negara tersebut bisa terkikis bila pasar energi dunia tidak segera normal dalam beberapa bulan ke depan. Dalam skenario dasar mereka, intensitas perang diperkirakan mencapai puncaknya dan penutupan efektif Selat Hormuz mulai mereda pada April.

Namun, gangguan dinilai masih bisa bertahan selama berbulan-bulan, apalagi jika kerusakan infrastruktur energi di Timur Tengah membuat produksi minyak dan gas tidak cepat pulih.

S&P Beri Peringatan Bagi RI

Indonesia menjadi salah satu sorotan utama. S&P menegaskan bahwa peringkat utang Indonesia saat ini berada di level BBB/Stable/A-2.

Namun, lembaga itu juga menilai peringkat Indonesia menjadi salah satu yang paling rentan tertekan bila konflik berkepanjangan dan gangguan pasar energi terus berlanjut.

Sebagai catatan, lembaga pemeringkat global memang sedang menaruh perhatian besar terhadap kondisi Indonesia.

Moody's Ratings pada 5 Februari 2026 mengubah outlook sovereign Indonesia menjadi negative dari stable, sambil mempertahankan peringkat di level Baa2.

Menurut S&P, dibanding beberapa negara berkembang besar lain di Asia Tenggara, indikator kredit Indonesia lebih sensitif terhadap pelemahan posisi fiskal maupun eksternal.

Ada beberapa jalur tekanan yang disorot S&P :

1. Harga energi yang lebih tinggi berpotensi menaikkan beban subsidi, sehingga bisa membebani APBN dan memperlebar defisit fiskal.

2. Beban bunga utang pemerintah juga bisa meningkat jika inflasi yang lebih tinggi mendorong suku bunga pasar naik lebih lanjut.

3. Impor minyak yang makin mahal dapat memperlebar defisit transaksi berjalan, sehingga menambah tekanan pada sektor eksternal Indonesia.

Meski begitu, S&P juga melihat Indonesia masih memiliki sejumlah penahan tekanan. Pemerintah dinilai berupaya membatasi dampak fiskal dengan tetap mempertahankan harga BBM subsidi, sambil memangkas sebagian pengeluaran di program makan bergizi gratis untuk mengimbangi kenaikan biaya energi.

Di saat yang sama, kenaikan harga komoditas juga berpotensi menopang penerimaan negara.

Menurut S&P, faktor-faktor ini dapat membantu menahan pelebaran defisit dan menjaga rasio pembayaran bunga anggaran agar tidak melonjak terlalu tajam. Pemerintah juga disebut tetap ingin menjaga defisit fiskal tahun ini mendekati 3% dari PDB.

Dari sisi eksternal, S&P mencatat ekspor Indonesia tahun ini masih tumbuh, didukung oleh penjualan kelapa sawit, nikel, kendaraan, dan panel surya yang lebih kuat.

Namun, dorongan itu masih tertahan oleh melemahnya penjualan produk energi seperti batu bara, minyak mentah, dan gas alam.

Jika harga energi dunia kembali melonjak, pertumbuhan ekspor Indonesia berpotensi ikut terdorong dan sedikit membantu mengimbangi kenaikan tagihan impor minyak.

Bagaimana Dengan Negara-Negara Tetangga RI?

1.Malaysia

Untuk Malaysia, S&P menilai negara dengan julukan Negeri Jiran tersebut relatif lebih siap menghadapi guncangan energi global.

Alasannya, Malaysia masih memiliki produksi energi domestik yang cukup besar serta struktur ekonomi yang lebih terdiversifikasi.

Memang, lonjakan harga energi tetap bisa memperbesar subsidi dan membebani fiskal. Namun, kenaikan tersebut dinilai bisa sebagian ditutup oleh tambahan penerimaan dari royalti energi dan pajak korporasi.

S&P menilai rating Malaysia masih cukup kuat menghadapi skenario yang lebih buruk. Di sisi eksternal, Malaysia memang mendapat manfaat dari ekspor gas alam, tetapi S&P mengingatkan negara itu juga tetap merupakan importir bersih produk minyak bumi.

2.Thailand

Untuk Thailand, S&P melihat tekanan terutama datang dari risiko perlambatan ekonomi dan kenaikan utang pemerintah bila krisis energi memburuk. Dalam skenario guncangan energi yang tajam, pertumbuhan ekonomi Thailand berpotensi turun lebih dalam, bahkan bisa terdorong ke bawah 2% pada 2026.

Meski demikian, S&P menilai Thailand masih punya bantalan penting, yakni kondisi moneter dan eksternal yang cukup kuat, pasar keuangan domestik yang berkembang, serta inflasi yang masih relatif rendah. Faktor-faktor itu dinilai membantu Thailand bertahan dari tekanan yang lebih besar.

S&P juga menyoroti bahwa meski kebijakan fiskal Thailand dalam beberapa tahun terakhir lebih longgar, defisitnya masih tergolong moderat, sedikit di atas 3% dari PDB di level general government.

Selain itu, utang pemerintah bersih Thailand sekitar 50% dari PDB, sehingga masih memberi ruang untuk menyerap guncangan sementara. Dengan pasar obligasi domestik yang dalam, biaya pinjaman pemerintah juga dinilai dapat tetap terjaga.

3.Vietnam

Sementara itu, Vietnam dinilai masih memiliki bantalan yang cukup kuat untuk menghadapi dampak perang, setidaknya dalam asumsi dasar S&P saat ini. Penopangnya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sektor ekspor yang berkembang cepat, dan neraca pemerintah yang relatif masih ringan.

Namun, Vietnam tetap dinilai sensitif jika lonjakan biaya impor energi berlangsung lama, apalagi bila disertai keluarnya devisa dan pelemahan cadangan valas.

Dalam situasi seperti itu, posisi likuiditas eksternal Vietnam bisa ikut tergerus. Vietnam dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi net importer minyak mentah dan produk minyak olahan.

Karena ekonominya tetap membutuhkan energi untuk menjaga pertumbuhan, Vietnam kemungkinan tetap harus membeli pasokan energi meski dengan harga mahal.

Pemerintah Vietnam memang tidak memberi subsidi energi secara langsung, tetapi telah menangguhkan beberapa pajak dan menambah dana ke Fuel Price Stabilization Fund untuk menahan kenaikan harga ritel.

Asia Jadi Korban Utama Krisis Energi

Peringatan dari S&P Global terhadap Indonesia dan juga negara-negara tetangga sebenarnya tidak berdiri sendiri.

Tekanan akibat lonjakan harga energi juga sedang dirasakan banyak negara Asia lainnya. Kawasan ini memang menjadi yang paling rentan ketika pasokan energi global terganggu, karena sebagian besar negara masih bergantung pada impor minyak, terutama dari Timur Tengah, sementara cadangan energi dan diversifikasi sumber pasokannya juga belum kuat.

Saat gangguan terjadi di jalur strategis seperti Selat Hormuz, dampaknya cepat menjalar ke Asia.

Kenaikan harga minyak tidak berhenti di pasar energi saja, tetapi langsung merembet ke harga BBM, ongkos transportasi, biaya produksi, hingga daya beli masyarakat. Di beberapa negara, tekanan ini bahkan mulai memaksa pemerintah mengambil langkah-langkah darurat untuk menahan dampak yang lebih besar.

Karena itu, respons tiap negara di Asia pun mulai berbeda-beda, tergantung pada seberapa kuat kondisi fiskal, ketahanan energi, dan ruang kebijakan yang mereka miliki.

Ada yang menahan gejolak lewat subsidi, ada yang mendorong penghematan energi, dan ada pula yang mulai membatasi aktivitas tertentu agar konsumsi energi tidak melonjak.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(evw/evw)

Add as a preferred
source on Google