3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI menerima kedatangan Tim Pengawas (Timwas) Haji dan beberapa anggota kabinet, termasuk Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak. Hal itu terjadi di kediaman pribadi Presiden RI, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026) sore WIB.
Dalam pertemuan di Hambalang, RI 1 menerima laporan mengenai pelaksanaan haji tahun 2026. "Bapak Presiden hari ini ada beberapa agenda, yang pertama adalah Beliau memenuhi permohonan dari Komisi VIII, dan sekaligus dari Tim Pengawas Haji dan dari Kementerian Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji kita tahun 2026 ini," kata Mensesneg Prasetyo Hadi di gerbang utama Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Rabu sore.
Anggota-anggota Timwas Haji, kemudian beberapa menteri tiba di Padepokan Garuda Yaksa sejak pukul 14.30 WIB. Di lokasi yang sama pada waktu terpisah, Wamenhaj Dahnil menjelaskan, Presiden Prabowo ingin mendengarkan hasil evaluasi dan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan selama pelaksanaan haji.
"Ada sekitar 20 poin perbaikan yang kita lakukan, dan itu nanti akan disampaikan kepada Bapak Presiden. Catatan Bapak Presiden adalah mimpi sebagian besar umat Islam itu harus dilaksanakan dengan baik, dan hari ini kami ingin laporkan pelaksanaan haji tersebut," ujar Dahnil kepada awak media.
Dalam kesempatan terpisah, saat ditemui wartawan di Jakarta, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (12/6/2026), kata Dahnil, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah mengumpulkan sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan haji 2026. Di antaranya, mobilisasi jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) dan kebijakan istitha'ah kesehatan.
"Tentu banyak evaluasi, ini tahun pertama Kementerian Haji dan Umrah melaksanakan penyelenggaraan haji secara langsung, ada beberapa catatan penting terutama nanti terkait pergerakan di Armuzna dan kedua tentang istitha'ah kesehatan," kata Dahnil.
Dia menjelaskan, pola penugasan petugas saat pergerakan jamaah di Armuzna akan diperbaiki sehingga bisa lebih intens memberikan pelayanan kepada jamaah. Kemudian, kebijakan istitha'ah kesehatan tak dipungkiri menjadi catatan penting karena tingkat kematian anggota jamaah, khususnya dari Jawa Timur masih tinggi meskipun sudah turun dibandingkan dengan tahun lalu.
