9 hours ago
3
Utusan Khusus PBB untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov.
REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI — Perwakilan Tinggi Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk Gaza, Nickolay Mladenov, mengatakan solusi dua negara tidak akan mungkin dicapai jika situasi di Gaza tak mengalami kemajuan. Krisis di Gaza juga dibarengi dengan meningkatnya aksi kekerasan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
“Saya akan mengatakan bahwa jika Gaza berlanjut seperti sekarang, atau tidak bergerak ke implementasi… rencana yang kami miliki di bawah rencana komprehensif, solusi dua negara akan menjadi praktis tidak mungkin,” kata Mladenov saat berbicara di Hili Forum di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin (7/9/2026), dikutip laman Al Arabiya.
"Karena, dengan semua yang terjadi di Tepi Barat, dan dengan lebih dari 50 persen Gaza sekarang di bawah kendali tentara Israel dan kurang dari 50 persen di bawah kendali Hamas, tidak ada jalur yang kredibel ke depan untuk resolusi politik konflik," tambah Mladenov.
Menurutnya, kemajuan situasi di Gaza jika para pihak, dalam hal ini Israel dan Hamas, bersedia memenuhi komitmennya. Misalnya, Hamas menyerahkan persenjataannya dan Israel menarik diri dari Gaza. “Satu-satunya cara kita dapat membangun kembali ke itu adalah jika kita memiliki pemerintahan transisi, jika kita memiliki penonaktifan senjata, jika kita memiliki penarikan di Gaza," ujarnya.
Dalam sebuah konferensi pers di Kiev, Ukraina, pada Ahad (6/9/2026) lalu, Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat (AS), Jared Kushner, mengakui bahwa para pemimpin Israel sedang bertindak sedikit tak rasional di Gaza. Menurutnya hal itu berkaitan dengan pemilu yang bakal digelar Israel pada Oktober 2026 mendatang. “Tapi kami sangat bertekad dan kami sedang bekerja melalui hal-hal ini,” kata Kushner.
Dia menambahkan, Gaza tidak akan bisa dimasuki selama ada senjata. “Kami sekarang mulai memahami ruang lingkup militerisasi Gaza. Itu di luar pemahaman Anda. Dan demiliterisasi itu tidak akan mudah,” ucapnya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diketahui telah menolak 15 poin rencana perdamaian Jalur Gaza yang disetujui Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump. Netanyahu mengatakan tidak akan menarik pasukan militernya dari Gaza sebelum persenjataan Hamas dilucuti sepenuhnya.
“Israel menolak dokumen 15 poin yang diterbitkan oleh Dewan Perdamaian untuk Gaza," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan video setelah dimulainya pertemuan kabinet pada 9 Agustus 2026 lalu.
“Tentara Israel tidak akan melakukan penarikan apa pun sampai Hamas dilucuti," tambah Netanyahu.
Dia mengatakan, persenjataan Hamas yang dilucuti harus mencakup senjata berat maupun kurang berat. Netanyahu menekankan, Israel menginginkan perlucutan senjata yang nyata. “Bukan perlucutan senjata palsu,” ujarnya.
Berbeda dengan Israel, Hamas menyatakan kesiapan untuk menjalani tahapan fase berikutnya dari rencana perdamaian Gaza seperti yang telah dicetuskan Dewan Perdamaian. “Hamas dan faksi lainnya telah mengkonfirmasi kepada mediator kesiapan untuk mulai menerapkan perjanjian dan pindah ke fase kedua, asalkan menerima persetujuan Israel dan bahwa Israel mulai menerapkan perjanjian," kata seorang pejabat Hamas pada 8 Agustus 2026 lalu.
