5 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar menyusun peta jalan atau roadmap pengendalian inflasi untuk periode 2025–2027. Langkah ini dilakukan guna memperkuat arah kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, mengatakan penyusunan peta jalan menjadi pedoman penting dalam upaya menekan laju inflasi di daerah. “Inflasi ini efeknya sangat luas ketika tidak bisa kita kendalikan. Alhamdulillah, inflasi Sulbar saat ini terjaga, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah,” ujarnya dalam kegiatan konsinyering penyusunan peta jalan inflasi Sulbar 2025–2027 di Mamuju, Kamis (23/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan instansi terkait. Melalui forum itu, pemerintah daerah bersama BI merumuskan arah kebijakan dan strategi pengendalian inflasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk tiga tahun ke depan.
Junda menjelaskan penyusunan dokumen baru dilakukan karena masa berlaku peta jalan sebelumnya telah berakhir. “Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulbar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi lama. Apa yang sudah baik akan kita lanjutkan, dan yang belum optimal akan kita rumuskan kembali,” katanya.
Ia menegaskan pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus melibatkan kolaborasi semua pihak. Menurutnya, kestabilan harga bergantung pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi barang di seluruh wilayah. “Pengendalian inflasi tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kolaborasi semua pihak,” ujarnya.
Junda juga menyoroti pentingnya memperluas fokus pengendalian inflasi, tidak hanya pada dua daerah utama seperti Mamuju dan Majene, tetapi juga kabupaten lainnya yang memiliki keterkaitan distribusi. Ia mendorong agar kebijakan seperti subsidi ongkos angkut distribusi barang dipertimbangkan untuk menjaga harga tetap stabil.
Menurutnya, pengendalian inflasi memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. “TPID tidak hanya berbicara soal inflasi, tapi juga soal penurunan kemiskinan karena daya beli masyarakat yang lemah bisa memicu inflasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor BI Perwakilan Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho, menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan peta jalan tersebut. “Kami sebagai mitra kerja Pemprov Sulbar terus berkomitmen memperkuat upaya pengendalian inflasi. Ada empat elemen penting yang menjadi perhatian, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” kata Eka.
BI Sulbar juga akan terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi, termasuk pemberian subsidi biaya transportasi untuk memperlancar distribusi bahan pokok. “Dengan penyusunan peta jalan ini, diharapkan arah kebijakan pengendalian inflasi Sulbar tahun 2025–2027 dapat terlaksana dengan baik, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
sumber : Antara
