6 hours ago
4
Petugas mengamati proses pengemasan beras SPHP saat sidak di Gudang Bulog Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (9/10/2025). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Banpang tersebut diserahkan mulai Agustus 2026.
Penyaluran bantuan tersebut mencakup alokasi Juli hingga September dengan total volume 997,2 ribu ton beras. Perum Bulog menyalurkan bantuan secara one shoot atau sekaligus sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan di tengah musim kemarau.
"Bantuan pangan beras tahap kedua alokasi Juli-September akan disalurkan mulai Agustus kepada 33,24 juta KPM," kata Amran, di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Selain bantuan pangan, pemerintah juga terus menggulirkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Hingga 22 Juli 2026, realisasi penyaluran SPHP telah mencapai 507,75 ribu ton atau 61,32 persen dari target 828 ribu ton untuk periode Maret-Desember.
Amran mengatakan pemerintah memastikan cadangan beras nasional dalam kondisi memadai untuk mendukung berbagai intervensi tersebut. Per 22 Juli 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah mencapai 5,24 juta ton.
Penguatan stok dan penyaluran beras itu turut menopang stabilitas harga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi beras secara tahunan pada Juni 2026 melandai menjadi 3,98 persen dari 4,55 persen pada Mei, sedangkan inflasi bulanan tercatat 0,45 persen.
