Pemerintah Makin Agresif Cari Utang, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia- Rasio dana yang diserap pemerintah dari lelang Surat Berharga Negara (SBN) meningkat pada awal 2026 dibandingkan sepanjang 2025.

SBN merupakan instrumen pembiayaan pemerintah melalui penerbitan surat utang.

Secara umum,SBN terdiri dari dua jenis utama, yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Lewat instrumen ini, pemerintah menarik dana dari investor untuk membiayai kebutuhan APBN.

Dalam lelang SBN, investor mengajukan penawaran ataubid. Dari total penawaran yang masuk, pemerintah kemudian menentukan berapa jumlah dana yang akan diserap atau diambil.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, sepanjang 2025 total bid yang masuk dalam lelang SUN dan SBSN mencapai sekitar Rp2.974,65 triliun.

Dari jumlah tersebut, pemerintah mengambil sekitar Rp917,55 triliun.

Artinya, rasio dana yang diambil pemerintah terhadap total bid sepanjang 2025 berada di kisaran 30,85%.

Namun, pada 2026porsinyameningkat cukup tajam. Hingga 5 Mei 2026, total bid yang masuk dalam lelang SUN danSBSNmencapai sekitar Rp865,66 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah mengambil sekitar Rp421,10 triliun.

Dengan demikian, rasio dana yang diambil pemerintah terhadap total bid naik menjadi sekitar 48,65%.

jika pada 2025 pemerintah mengambil sekitar Rp31 dari setiap Rp100 penawaran yang masuk atau hanya sepertiga, maka pada 2026 porsinya naik menjadi hampir Rp49 dari setiap Rp100 penawaran atau mendekati setengah dari total penawaran yang masuk.

Kenaikan rasio tersebut juga terlihat dalam laporan Government Debt Securities Management yang dirilis DJPPR Kementerian Keuangan.

Pada 2025, rata-rata penawaran masuk tercatat sebesar Rp63,30 triliun per lelang, sementara rata-rata dana yang diambil pemerintah hanya sebesar Rp19,52 triliun per lelang.

Adapun pada 2026, laporan terakhir yang dirilis pada 14 April 2026 menunjukkan rata-rata incoming bid SBN turun menjadi Rp56,61 triliun per lelang.

Penurunan ini menjadi catatan penting karena terjadi di tengah gejolak geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, yang membuat likuiditas pasar cenderung lebih ketat. Investor global juga lebih berhati-hati dan cenderung menghindari aset berisiko, termasuk instrumen di negara berkembang atau emerging market.

Namun, di saat rata-rata penawaran investor turun, rata-rata dana yang diambil pemerintah justru naik menjadi Rp27,24 triliun per lelang.

Hal ini bisa dilihat sebagai sinyal bahwa pemerintah lebih agresif memanfaatkan pasar SBN untuk mengamankan pembiayaan sejak awal 2026.

Namun, perlu dicatat bahwa perbandingan ini belum sepenuhnya setara. Data 2026 baru mencakup periode hingga April, sementara data 2025 mencerminkan kinerja sepanjang tahun penuh. Karena itu, angka 2026 masih dapat berubah mengikuti dinamika lelang SBN pada bulan-bulan berikutnya.

CNBCINDONESIA RESEARCH

[email protected]

(evw/evw)

Add as a preferred
source on Google