2 hours ago
2
Menteri Koperasi Fery Juliantono.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono menegaskan pemerintah tengah mengembalikan koperasi sebagai arus utama perekonomian nasional melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Selain memperkuat ekonomi rakyat, koperasi akan dijadikan instrumen negara untuk memangkas rantai distribusi barang kebutuhan pokok dan subsidi yang selama ini dinilai terlalu panjang.
Hal itu disampaikan Ferry dalam SAJID Friday Morning Talk yang diselenggarakan Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) di AQL Islamic Center, Jakarta, beberapa waktu lalu. Acara tersebut dipandu Ketua Umum SAJID Bachtiar Nasir dan dihadiri jurnalis dari berbagai media.
Ferry mengatakan koperasi memiliki akar sejarah kuat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Menurut dia, HOS Tjokroaminoto merupakan salah satu tokoh awal yang memperkenalkan gagasan koperasi, sebelum kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Mohammad Hatta setelah mempelajari praktik koperasi di Eropa.
Ia menilai nilai-nilai koperasi, seperti gotong royong, persamaan, dan kekeluargaan, sejalan dengan ajaran Islam sekaligus karakter masyarakat Indonesia. Karena itu, koperasi kemudian ditempatkan sebagai sokoguru perekonomian nasional sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Ferry menjelaskan, pada era Dewan Perancang Nasional, koperasi telah diposisikan sebagai bagian penting dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana melalui konsep democratic rural development atau pembangunan desa yang demokratis.
Menurut dia, hingga dekade 1980-an koperasi berkembang di berbagai sektor strategis. Koperasi tidak hanya bergerak dalam usaha simpan pinjam, tetapi juga mengelola peternakan, pertanian, perkebunan, dan distribusi hasil panen melalui Koperasi Unit Desa.
Koperasi juga pernah memiliki basis industri melalui Gabungan Koperasi Batik Indonesia dan membangun lembaga keuangan melalui Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bukopin.
Namun, Ferry menilai peran koperasi mulai melemah setelah krisis ekonomi pada akhir 1990-an. Ia mengatakan sejumlah kebijakan yang lahir dari Letter of Intent bersama Dana Moneter Internasional atau IMF mendorong berkurangnya peran negara dalam mengatur perekonomian dan membuat mekanisme pasar semakin dominan.
“Kondisi itu membuat pelaku ekonomi besar semakin kuat, sementara koperasi dan pelaku usaha kecil semakin tertinggal,” ujar Ferry.
sumber : Antara
